22 January 2020, 19:49 WIB

Dukung Pengembangan Pelabuhan Baai, Ketua DPD Ajukan Syarat ini


Eko Rahmawanto | Politik dan Hukum

KETUA DPD LaNyalla Mahmud Mattalitti mendorong pelibatan pengusaha lokal dalam pengembangan Pelabuhan Baai Bengkulu menjadi pelabuhan modern terintegrasi.

Dia mengungkapkan itu saat bertemu Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang mendampingi GM Pelindo II Cabang Bengkulu Silo Santoso di Bengkulu, Rabu (22/1).

LaNyalla menyatakan DPD RI siap mendukung rencana pengembangan Pelabuhaan Baai menjadi modern integrated port dengan syarat Pelindo mengutamakan keterlibatan pengusaha setempat dan pengusaha swasta nasional.  

Baca juga: DPD Ingatkan Kejagung Hindari Kriminalisasi di Kasus Nduga

"Saya dan para senator, khususnya dari Bengkulu, akan memasukkan agenda ini untuk bertemu pemerintah pusat melalui kementerian terkait untuk mempercepat pengembangan Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu. Tapi saya minta Pelindo dan Pak Gubernur melibatkan secara aktif para pengusaha lokal dan swasta nasional," jelas LaNyalla.

Dalam kunjungan itu, LaNyalla didampingi Wakil Ketua III DPD Sultan Baktiar Najamuddin dan dua senator asal Bengkulu yakni Eni Khaerani dan Riri Damayanti. Selain itu, hadir pula senator Fachrul Razi (Aceh), Alirman Sori (Sumatra Barat) Zuhri M Syazali (Bangka Belitung), Dharma Setiawan (Kepulauan Riau), dan Edwin Pratama Putra (Riau).

Baca juga: La Nyalla Soroti Masalah Konektivitas Infrastruktur Bengkulu

Sultan Najamuddin menekankan pentingnya ditemukan solusi permanen terkait pendangkalan alur masuk ke kolam Pelabuhan Pulau Baai. "Masalah klasik pendangkalan di pelabuhan harus diatasi dengan komprehensif. Jangan hanya menjadi proyek pengerukan saja. Baru nanti kita bicara lebih jauh tentang konektivitas dengan jalan tol trans Sumatra dan jalur kereta api," paparnya.

Senator Fachrul Razi memberi semangat kepada stakeholder di Bengkulu terkait keberadaan Pelabuhan Pulau Baai tersebut. Dikatakan Fachrul, setelah jalur sutra yang digagas Tiongkok selesai, kompetitor mereka yang tergabung dalam Trans Pacific Partnership (TPP) yang diinisiasi Amerika Serikat dan Australia, sangat mungkin menggunakan jalur Samudera Hindia sebagai jalur perdagangan lintas laut. (X-15)

BERITA TERKAIT