22 January 2020, 19:36 WIB

Mendagri: Pembahasan UU Otsus Papua Harus Rampung Tahun Ini


Nur Aivanni | Politik dan Hukum

MENDAGRI Tito Karnavian menekankan bahwa pembahasan RUU Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua harus rampung tahun ini. Pasalnya, UU tersebut akan berakhir pada 2021.

"Kami anggap ini urgent (penting) karena harus diselesaikan tahun ini, mengingat tahun depan tahun 2021 itu UU ini berakhir," kata Tito dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (22/1).

Menurutnya, sudah tidak ada waktu lagi membahas UU tersebut selain tahun ini. "Tidak ada waktu lagi untuk membahasnya selain tahun ini," ucapnya. Prinsipnya, kata Tito, pemerintah ingin melakukan percepatan pembangunan di Papua.

Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi II Fraksi PAN Guspardi Gaus pun meminta Kemendagri untuk fokus dalam membahas RUU tersebut nantinya. "Jangan sampai terjadi kekosongan hukum karena kita melewati ketentuan yang ada," ucapnya.

Sementara itu, Anggota Komisi II Fraksi PDIP Komarudin Watubun meminta agar pemerintah berhati-hati dalam pembahasan UU Otsus nantinya. Itu karena, kata dia, dalam Pasal 77 UU 21/2001 berbunyi usul perubahan atas UU ini dapat diajukan oleh rakyat Provinsi Papua melalui MRP dan DPRP kepada DPR atau Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Kalau tidak secara teknis dilakukan nanti berbenturan. Kalau mereka tidak setuju revisi, akan terjadi tarik menarik," tandasnya. Anggota Komisi II Fraksi PKS Teddy Setiadi pun menyarankan hal yang sama agar dilakukan koordinasi dengan masyarakat Papua terkait pembahasan UU Otsus nantinya. (OL-8)

BERITA TERKAIT