22 January 2020, 17:39 WIB

DPR Permasalahkan Saham Gorengan ke OJK


Putra Ananda | Ekonomi

ANGGOTA DPR RI Komisi XI Fraksi Gerindra Heri Gunawan mengkritik kinerja pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai adanya instansi jasa keuangan yang terlanjur berinvestasi atau membeli saham 'gorengan' seperti yang dialami oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero). 

Dirinya menegaskan 'goreng-menggoreng' saham terjadi karena ada kelalaian pengawasan dari OJK.

"Langkah strategisnya apa? Kita ingin yang konkret. Bahkan sampai muncul pengawasan dari Kejaksaan. Karena OJK akan mengeluarkan pedoman MI [manajer investasi], dan akan registrasi market (maker), berarti pengawasan tidak optimal," ujar Heri dalam rapat kerja (raker) yang dilakukan Komisi XI dengan OJK di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (22/1).

Heri melanjutkan, akibat salah berinvestasi kini Jiwasraya tidak bisa membayar uang nasabah yang telah jatuh tempo. Dirinya menegaskan OJK perlu memikirkan langkah konkret terkait penyelamatan dana nasabah Jiwasraya.

"Gak usah ditutupi, dan ingin langkah konkret dan terkait nasabahnya? Mari dalami dulu," ujarnya.

Menurut Heri, peristiwa gagal bayar Jiwasraya berdampak pada hilangnya rasa percaya publik terhadap produk asuransi dan investasi. Padahal, jika pengawasan dilakukan dengan tepat sebetulnya perisitwa gagal bayar Jiwasraya dapat dihindari.

"Ini kan modusnya sama, dan industrinya kompleks. Asuransi dijual melalui perbankan dan ditempatkan pasar modal. Ini buat masyarakat jadi gak percaya. Dengan adanya kasus seperti ini, ini jadi silly. Konyol enggak tau apa-apa padahal modusnya itu-itu aja," tegasnya.

Baca juga: Lotus Putra, Nama Anak Usaha Jiwasraya

Ditemui seusai melaksanakan raker dengan Komisi XI, Ketua OJK Wimboh Santoso mengakui bahwa OJK memiliki kewenangan yang luas mengawasi kesehatan keuangan perusahaan yang bergerak di industri keuangan. Bahkan pengawasan tersebut bisa dilakukan hingga sampai ke tingkat penyidikan.

"Dalam hal penyidikan. Ada yang sudah kita masukkan dalam proses. Bukan berarti tidak sama sekali. Tetap ada," ujarnya.

Namun, terkait dengan Jiwasraya, orang nomor 1 di OJK ini mengatakan karena sudah ditangani oleh Kejaksaan Agung maka saat ini OJK akan menyerahkan permasalahan hukum Jiwasraya sepenuhnya kepada Kejakasaan Agung. OJK sendiri dikatakan olehny terus membangun komunikasi dengan kejaksaan untuk mengambil langkah berikutnya.

"Apabila sudah ditangani kejaksaaan ya sudah. Kita ikuti aja. Kita juga lakukan pemeriksaaan secara detail terhadap Jiwasraya sehingga nanti disitu bisa sharing informasi," ujarnya. (A-2)

BERITA TERKAIT