22 January 2020, 10:14 WIB

Terkait Kenaikan Tarif Ojol Ditentukan Beberapa Komponen


Hilda Julaika | Ekonomi

KEMENTERIAN Perhubungan (Kemenhub) tengah melakukan pembahasan dengan sejumlah pihak terkait untuk membahas penyesuaian tarif ojek daring atau online (ojol).

Direktur Angkutan Jalan Kemenhub Ahmad Yani mengatakan perubah tarif memiliki beberapa komponen yang dipertimbangkan. Komponen-komponen ini ada yang mengalami kenaikan harga maupun penurunan harga.

“Apakah tarifnya naik atau turun akan bergantung pada komponen yang dimasukan. Dari situ akan kami laporkan ke Dirjen Perhubungan Darat dan Menteri Perhubungan. Pertimbangannya ada di keduanya berdasarkan perhitungan komponen. Karena ada komponen masyarakat sebagai pengguna,” ujar Ahmad di Kementerian Perhubungan.

Ahmad menyebut adanya kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. BPJS meliputi BPJS pengemudi dan penumpang yang memang wajib memiliki jaminan ini. Kemudian ada komponen kenaikan upah minimum regional (UMR) sehingga memerlukan penyesuaian.

Sementara itu, terdapat pula penurunan komponen berupa bensin Pertalite dan servis kendaraan. Adapun harga Pertalite saat ini berada di angka Rp7.650 turun dari harga sebelumnya Rp7.800.

“Ini merupakan komponen utamanya. Tapi masih ada komponen lainnya yang diusulkan oleh ojol untuk naik dan dilakukan evaluasi mengenai tarif,” imbuhnya.

Adapun komponen lainnya di antaranya, penyusutan kendaraan, bunga modal kendaraan, biaya pengemudi (penghasilan pengemudi, biaya jaket, helm, sepatu), asuransi (kendaraan, pengemudi, penumpang), pajak kendaraan bermotor, pajak BBM, ban, pemeliharaan dan perbaikan (accu, biaya servis, pemeliharaan body kendaraan), biaya penyusutan telepon seluler, dan biaya pulsa serta profit mitra.

Ahmad kembali menekankan, pemerintah akan mengevaluasi terlebih dahulu komponen-komponen penentu tarif tersebut.

Setelah ada tarif yang dihasilkan akan diminta pertimbangan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Pertimbangan YLKI dibutuhkan untuk melihat faktor willingness to pay (WTP) dari konsumen atau masyarakat.

“Artinya kami mencari titik tengahnya, karena kita tahu pemerintah duduknya di tengah. Antara masyarakat pengguna dengan para driver,” ungkapnya. (Hld/OL-09)

BERITA TERKAIT