20 January 2020, 22:50 WIB

BPJS Kesehatan Masih cari Skema Terbaik Bantu Kelas III Mandiri


Atalya Puspa | Humaniora

BADAN Penyelenggara Jaminan Sosial kesehatan memastikan komitmennya untuk mematuhi keputusan dengan Komisi IX DPR RI untuk memberikan subsidi kepada peserta kelas II mandiri Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat pascanaiknya iuran BPJS.

Meski demikian, Dirketur Utama BPJS Kesehatan fachmi Idris menegaskan, pihaknya hanya akan memberikan subsidi kepada peserta yang benar-benar masuk kategori tidak mampu dengan memasukkannya ke Peserta Bantuan Iuran (PBI) pusat.

"Untuk itu, sementara ada opsi lain ditawarkan, memastikan betul kelas III yang tidak mampu menjadi PBI pusat," kata Fachmi di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Senin (20/1).

Fachmi menjelaskan, kesepakatan dengan Komisi IX DPR RI  pada Demsember 2019 yang mengarahkan peserta kelas II JKN-KIS mendapat subsidi yang berasal dari surplus iuran PBI APBD, tak dapat dijalankan.

Baca juga : DPR Tegaskan Subsidi Kelas III Peserta BPJS Kesehatan Dilanjutkan

Hal itu karena berdasarkan kajian yang dilakukan BPJS Kesehatan, skema tersebut berpotensi melanggar hukum.

"BPJS di sini posisi menjalankan klausul ketentuan perundangan. Tentu BPJS harus patuh pada ketentuan perundangan, dengan demikian hasil rapat justru menjalankan dan mengamankan hasil rapat itu dan menjalankannya sesuai ketentuan perundangan," ujar Fachmi.

Fachmi menegaskan, pihaknya akan berupaya mencari jalan keluar terkait permasalahan iuran JKN-KIS kelas III mandiri. Dirinya berharap, BPJS Kesehatan mendapat dukungan penuh dari berbagai stakeholder untuk menuntaskan permasalahan yang ada.

"Kita berharap, DPR, DJSN, mengkoordinasikan. Apalagi DJSN berkaitan dengan Kemenko PMK yang dapat memutuskan di rapat level menteri," tandasnya. (OL-7)

BERITA TERKAIT