21 January 2020, 05:05 WIB

Kualitas Turun Tarif Minta Naik


Hilda Julaika | Ekonomi

SEKRETARIS Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Agus Suyatno ­mengkritisi rencana penaikan tarif layanan ojek daring (online). Pasalnya, rencana penaikan itu akan dilakukan di ­tengah menurunnya performa layanan ojek online (ojol) kepada ­konsumen.

“Rencana penaikan tarif itu mengemuka di tengah banyaknya keluhan yang disampaikan oleh pengguna ojol. Utamakan dulu layanan, baru pikirkan keuntungan,” papar Agus saat dihubungi, kemarin.

Keluhan konsumen yang sampai ke meja YLKI, sambungnya, beragam. ­Misalnya, pelat nomor kendaraan yang tidak sesuai dengan aplikasi sehingga menimbulkan kekhawatiran konsumen.
Begitu juga dengan perilaku pengemudi yang membiarkan konsumen menunggu terlalu lama, atau bahkan membatalkan pesanan secara sepihak.
“Keluhan seperti ini banyak terjadi,” ujar Agus.

Bagi pelanggan pun tak ada jaminan keamanan dan ­keselamatan dari perusahaan aplikasi akan tindakan kriminal. Menurut Agus, aplikator seharusnya diwajibkan melindungi konsumennya dari tindakan kriminal.

Perihal besaran tarif yang sudah ditetapkan pemerintah pada September 2019, Agus berpandangan tarif itu sudah cukup tinggi dan ideal, baik bagi konsumen maupun pengemudi, sebab penentuan tarif itu berdasarkan batas bawah dan batas atas.

Saat ditemui di kesempatan berbeda, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengatakan, pekan ini pihaknya akan memanggil perusahaan aplikasi dan mitra pengemudinya guna membahas rencana penaikan tarif ojol itu. “Perihal tarif ojol mau kita bahas minggu ini,” tandasnya.

Salah satu pertimbangan rencana penaikan itu, sambungnya, ialah naiknya ­besaran iuran Badan ­Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Lagi pula, lanjutnya, tarif ojol selama ini belum pernah naik sejak ditetapkan lewat Peraturan Menteri Per-hubungan Nomor 12 Tahun 2019 pada September silam.


Dukung pemerintah

Grab dan Gojek sebagai perusahaan aplikasi jasa transportasi daring mengaku akan mengikuti peraturan yang ditetapkan pemerintah.

Head of Public Affairs Grab Indonesia, Tri Sukma ­Anreianno, mengatakan pihaknya mendukung tiap regulasi yang dikeluarkan pemerintah, termasuk dengan rencana penaikan tarif.

Selaras dengan Grab, VP Corporate Affairs Gojek ­Michael Reza Say memastikan akan mengikuti aturan yang diberlakukan.

“Yang dapat kami pastikan ialah bahwa Gojek senantiasa mendukung dan taat terhadap aturan dan perundangan yang ditetapkan pemerintah demi kesejahteraan mitra pengemudi yang berkelanjutan dan pertumbuhan ekosistem,” paparnya.

Berbeda dengan perusahaan aplikator, pengemudi ojek online yang tergabung dalam Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) secara tegas menolak rencana penaikan tarif ­tersebut.

Presidium Garda, Igun Wicaksono, menilai ­penaikan tarif itu akan merugikan pengemudi selaku mitra perusahaan aplikator karena berpotensi kehilangan penumpang.

Ia mengusulkan penyesuai-an tarif dilakukan pemerintah daerah karena kemampuan eknomi masyarakat setiap daerah berbeda-beda.

“Kemampuan ekonomi pelanggan setiap daerah berbeda. Jadi, kami tidak minta tarif naik. Kami minta sistem tarif zonasi diubah menjadi sistem tarif provinsi,” ­ungkapnya. (E-2)

BERITA TERKAIT