20 January 2020, 20:09 WIB

Draf dan Naskah RUU Cipta Lapangan Kerja Rampung


M. Ilham Ramadhan Avisena | Ekonomi

SEKRETARIS Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono, mengungkapkan draf dan naskah akademik Rancangan Undang Undang Cipta Lapangan Kerja dengan pendekatan Omnibus Law telah rampung.

"Sesuai dengan arah presiden, sudah selesai Minggu malam (19 Januari). Perintahnya kan minggu kemarin kita marathon dengan semua tim per klaster. Prinsipnya, draf RUU dan naskah akademis sudah selesai," ujarnya saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (20/1).

Susi, sapaan karib Susiwijono mebambahkan, penyerahan draf dan naskah akademik RUU Cipta Lapangan Kerja baru akan diserahkan ke DPR usai rancangan produk hukum itu dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020.

"Di sana (DPR) kan menetapkan prolegnas masih besok, jadi walaupun di Baleg sudah ditetapkan prolegnas, penetapannya tetap harus lewat paripurna. Itu kan baru besok. Begitu ditetapkan jadi prolegnas, berarti disetujui untuk dibahas bersama dengan parlemen," terangnya.

Baca juga: Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Utamakan Perlindungan 

Apabila nantinya RUU itu disahkan menjadi UU, Susi mengatakan tidak akan terjadi jeda untuk diberlakukan secara efektif. Sembari membahas RUU di parlemen, pemerintah juga akan merumuskan peraturan pelaksana seperti peraturan menteri, peraturan pemerintah dan lainnya.

"Perintah presiden jelas, kami secara paralel membahas UU dan peraturan pelaksana. Jadi begitu diserahkan ke DPR dan mulai minggu depan sudah mulai dibahas DPR, sekaligus tim kami bahas PP dan turunannya. Jadi, begitu diketok dan berlaku sejak tanggal diundangkan, maka PP dan lain-lain harus selesai. Walau mungkin banyak jumlahnya. Itulah perintah presiden," terang Susi.

Meski draf dan naskah akademik diakui telah rampung, Susi menyatakan tidak memiliki salinannya. Sebab pihaknya hanya membahas pokok kebijakan dalam RUU itu.

Persoalan draf dan naskah akademik, lanjut dia, berada di tangan Kementerian Hukum dan HAM yang selaku pihak yang berwenang untuk mengurusi produk hukum.

"Itu otoritas Kemenkumham bukan kami, kami hanya substansi. Naskah akademik sama draf RUU, itu yang selesai minggu malam," pungkas Susi. (A-2)

BERITA TERKAIT