20 January 2020, 21:50 WIB

Perlu Peta Seismik Lokal untuk Mitigasi Bencana


Ferdian Ananda Majni | Humaniora

PENELITI Geofisika Kebumian Universitas Syiah Kuala Banda Aceh Nazli Ismail menyatakan sebenarnya pemerintah telah membuat peta seismik hazard yang dirilis dua tahun lalu. Namun, upaya sosialisasi harus ditingkatkan sejalan dengan pengembangan peta dalam jangkauan lebih lokal.

"Artinya wilayah-wilayah per provinsi, ke depan sebenarnya diperlukan bagaimana membuat peta-peta ancaman risiko ini dalam kapasitas yang cukup lokal," kata Nazli kepada Media Indonesia, Senin (20/1).

Baca juga: Mitigasi Bencana Harus Terintegrasi dalam Tata Ruang

Dia menambahkan, kebiasaannya bencana itu terjadi dalam lokalisasi sehingga diperlukan peta seismik hazard dan peta ancaman bencana lainnya yang bersifat lokal.

"Mungkin sama Pemerintah sudah ada, yang terpenting adalah sosialisasi, memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa mereka tinggal di tempat yang terancam," sebutnya.

Dengan pemahaman dan pengetahuan yang memadai tentunya potensi terjadinya risiko atau ancaman dari bencana itu akan berkurang.

"Saya melihat sosialisasi itu belum intensif dalam artian sekarang banyak upaya untuk pengurangan risiko bencana atau kampanye masih dilakukan secara sporadis atau insidentil tidak dilakukan secara terstruktur dan bagus," paparnya.

Dia berharap pengetahuan tentang bencana itu dimasukkan dalam pendidikan masyarakat, yakni dengan memasukkan dalam kurikulum sekolah mulai dari tingkat TK hingga ke perguruan tinggi.

"Jadinya materi-materi itu dimasukan ke pendidikan, sehingga lebih cepat penyebarannya dibandingkan dengan kegiatan sporadis atau insidentil yang dilakukan saat ini," terangnya

Oleh karena itu, Universitas Syiah Kuala bergegas dan menginisiasi memberikan mata kuliah wajib tentang bencana kepada mahasiswa. Namun, tentunya tidak semua perguruan tinggi melakukan hal serupa.

"Kita juga menginisiasi qanun atau perda tentang pendidikan bencana, insyaallah 2020 jika ini selesai menjadi suatu kemajuan cukup besar dalam upaya memberikan pengetahuan kesadaran bencana kepada masyarakat," ujarnya

Hal ini dilakukan agar kampanye bencana tidak dilakukan secara sporadis atau insidentil ketika jelang peringatan Tsunami Aceh. Tentunya apabila disahkan dalam qanun menjadi kewajiban pemerintah daerah

"Nantinya ada dan tidak ada dana itu sudah masuk dalam qanun, serta otomatis akan dianggarkan setiap tahun, RPJM sudah masuk. Begitu juga siapapun pun pejabat dan Pemerintah berganti yang diikuti adalah aturan yang sudah ada," pungkasnya. (Fer/A-1)

BERITA TERKAIT