20 January 2020, 15:17 WIB

DPD Usulkan Pencabutan Moratorium Pemekaran Wilayah


Emir Chairullah | Politik dan Hukum

DEWAN Perwakilan Daerah (DPD) mengusulkan agar pemerintah mencabut moratorium daerah otonomi baru (DOB). Wakil Ketua DPD, Nono Sampono, mengungkapkan saat ini setidaknya ada 173 usulan dari berbagai pihak untuk membuat DOB.

“Kita akan melihat mana wilayah yang menjadi prioritas,” katanya usai bertemu Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Kantor Wapres, Senin (20/1).

Baca juga: Jaksa Agung Siap Tuntaskan Kasus Semanggi

Nono menyebutkan, pihaknya akan membahas usulan pemekaran ini bersama dengan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). “Kita akan melihat mana saja yang layak dimekarkan. Hal ini terutama berkaitan dengan anggaran,” ujarnya.

Menurutnya, wilayah yang saat ini menjadi prioritas untuk dimekarkan yaitu Provinsi Papua dan Papua Barat. Dengan wilayah yang begitu luas, wilayah ini perlu dimekarkan dua provinsi lagi agar untuk memudahkan akses dalam layanan publik. “Apalagi ini sudah ada kajiannya sejak zaman Belanda,” ujarnya.

Ia mengakui apabila sebagian elite Papua yang tergabung dalam Majelis Rakyat Papua (MRP) tidak menyetujui adanya pemekaran Papua. Nono pun berkilah bahwa pemekaran itu bisa diusulkan dari bawah (bottom up) maupun dari pemerintah pusat (top down). “Jika pemerintah melihat ada kepentingan strategis nasional, maka top down pun bisa dilakukan,” ujarnya.

Selain Papua, tambah Nono, pihaknya melihat Provinsi Kalimantan Utara juga potensial untuk dimekarkan. “Hal ini berkaitan dengan wilayahnya yang berada di perbatasan,” pungkasnya. (OL-6)

BERITA TERKAIT