19 January 2020, 21:24 WIB

Komodifikasi Mitos jadi Dagangan Kerajaan Palsu


Tri Subarkah | Humaniora

ROHANIAWAN dan Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Romo Benny Susetyo menyebut fenomena kemunculan kerajaan di beberapa daerah menunjukkan kekuatan komodifikasi media sosial yang dibalut dengan mitos.

Hal tersebut, lanjut Benny membuat publik mudah tertipu oleh janji palsu.

"Budaya instan inilah akan berbahaya bila kesadaran kritis masyarakat rendah karena publik akan mudah terkecoh dengan janji utopis," terang Benny melalui keterangan tertulis kepada Media Indonesia, Minggu (19/1).

Para raja-raja palsu tersebut menjual 'mimpi' ke masyarakat seperti masa depan yang lebih makmur, dan cepat kaya tanpa bekerja keras.

"Dalam situasi ekonomi yang sulit, beban hidup yang berat maka pelarian nya mencari mimpi untuk mewujudkan kemakmuran semu," tandas Benny.

Benny mendorong masyarakat untuk lebih meningkatkan kesadaran kritis agar tidak mudah terpesona dengan janji yang tidak masuk akal dan menipu nalar sehat.

Baca juga : Kepala BIN: Kami Sudah Lama Pantau Fenomena Keraton Baru

Sebelumnya, publik dihebohkan dengan kemunculan Kerajaan Agung Sejagad di Purowrejo, Jawa Tengah. Polda Jawa Tengah telah menangkap 'raja' dan 'ratu' kerajaan tersebut karena diduga melakukan penipuan terhadap para pengikutnya.

Toto Santoso yang bergelar Sinuwun Toto Santosa dan sang ratu, Fanni Aminadia disangkakan dengan Pasal 14 Undang-undang RI nomor 1 Tahun 1946 tentang menyiarkan berita atau pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran dengan hukum maksimal 10 tahun dan pasal 378 KUHP tentang penipuan.

Tidak berselang lama, publik kembali dihebohkan dengan kemunculan Sunda Empire di Bandung, Jawa Barat.

Menurut Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jawa Barat, Kombes Saptono Erlangga Waskitoroso, saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman dan penyelidikan terhadap 'kerajaan' tersebut.

Menurut Saptono, Sunda Empire sudah ada sejak 2017.

"Di media sosialnya mereka posting gambar, video dan sebagainya dari tahun 2017 sampai 2019. Tadinya kita baru mendalami dari konten yang ada di medsos kemudian memang benar kelompom ini aktif ada di Bandung," katanya saat dihubungi Media Indonesia. (OL-7)

BERITA TERKAIT