19 January 2020, 18:16 WIB

Petitum Class Action Banjir Sebut Anies Melanggar Hukum


Tri Subarkah | Megapolitan

DALAM petitum yang dilansir dari laman resmi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, gugatan perwakilan kelompok (class action) Tim Advokasi Korban Banjir 2020 DKI Jakarta menyatakan bahwa Gubernur Anies Baswedan telah melakukan perbuatan melanggar hukum.

Selain itu, mereka juga meminta agar Pemprov DKI mengganti kerugian sebesar Rp42,33 miliar.

Anggota tim, Diarson Lubis menilai Pemprov DKI tidak maksimal dalam penanganan banjir, baik sebelum, saat, dan pascakejadian. Pihaknya tidak menitiberatkan ihwal penyebab banjir.

"Yang kami gugat bukan soal banjir itu dari mana, tapi antisipasi pemerintah sudah maksimal nggak dengan aturan yang sudah ada. Kedua, pemerintah sudah kasih early warning belum. Pasca (banjir), seharusnya penanganannya bagaimana," jelas Diarson kepada Media Indonesia, Minggu (19/1).

Baca juga : Pengurangan Curah Hujan Jabodetabek Capai 44 Persen

Sayangnya, Diarson tidak menjelaskan secara rinci aturan apa saja yang dilanggar oleh Anies sebagai pihak tergugat. Ia hanya mengatakan bahwa ada aturan yang dapat direncanakan dan harus dikerjakan.

"Kita kan nggak mau Jakarta akan seperti ini terus. Bahwa semua manusia harus berusaha semaksimal mungkin, harus melindungi, early warning bagaimana, antisipasi bagaimana, setelah, pasca harusnya bagaimana. Itu kan bisa direncanakan. Ada aturan-aturan yang mengatur semua yang harus dikerjakan," tandasnya.

Meskipun Diarson menganggap bahwa banjir yang terjadi pada awal tahun di Jakarta merupakan bencana alam, namun menurutnya hal tersebut dapat dikelola dengan baik. Sebagai pembanding, ia menggunakan Jepang sebagai contoh negara yang memiliki menajeemen bencana yang baik.

"Seperti di Jepang, daerah rawan tsunami tapi struktur bangunannya tahan, antisipasi manusia kan ada, early warningnya juga bagus. Jadi kalau ada indikasi gempa di situ ada perkiraan manusia antisipasinya gimana, lari ke mana. Itu kan ada (aturan) apa yang harus dilakukan warga. Karena masyarakat kan harus dilindungi," tandas Diarson. (OL-7)

BERITA TERKAIT