19 January 2020, 13:31 WIB

Dihidupkan Kembali Kerajaan Djipang Untuk Pelestarian Budaya


Akhmad Safuan | Nusantara

GEGER Kerajaan Agung Sejagat (KAS) di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah menjadikan keberadaan kerajaan lain ikut menjadi sorotan. Kerajaan Djipang di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora menjadi salah satu kerajaan yang ikut terkena getah atas berdirinya KAS. Kerajaan Djipang mempunyai sejarah panjang sejak abad 15 sebagai bagian dari Kerajaan
Majapahit yang menempati wilayah di sebagian Bojonegoro, Pati, Lasem, Rembang dan Blora.

Desa Djipang yang menjadi kotaraja mencapai kemashuran ketika diperintahkan oleh Raja Djipang Arya Penangsang sebagai penguasa Kesultanan Demak ke 5. Bahkan sempat menjadi Kotaraja pada Kesultanan Demak pada tahun 1547-2554 yang memindahkan ibukota dari Prawoto (Pati).

Di masa pemerintahan selanjutnya, Djipang seakan tenggelam dalam sejarah panjang dari mulai masa kolonial, penjajahan Jepang hingga masa kemerdekaan. Baru di tengah-tengah reformasi dan penghormatan tinggi terhadap budaya dan kearifan lokal kerajaan ini kembali hidup.

Bukan kerajaan sebagai kekuasaan negara dalam negara, tetapi Kerajaan Djipang ini lebih pada memelihara dan melestarikan kebudayaan peninggalan leluhur, berupa kearifan lokal, tradisi dan budaya yang ada di masyarakat Cepu, dengan rajanya Pangeran Raja Adipati (PRA) Barik Barliyan Surowiyoto yang merupakan keturunan Raja Arya Penangsang.

Kerajaan Djipang muncul kembali pada tahun 2014, tidak hanya karena faktor sejarah panjang dan cerita rakyat belaka, tetapi juga banyak peninggalan sejarah dam budaya.

"Djipang dulu merupakan bagian dari Kerajaan Majapahit dan kemudian menjadi bawahan Kerajaan Demak pada masa pemerintahan Sultan Demak Raden Fatah," kata Barik Barliyan Surowiyoto yang bergelar Gusti Pangeran Raja Adipati Arya Djipang II, Minggu (19/1).

Berdirinya kembali Kerajaan Djipang, lanjut Barik Barliyan Surowiyoto, seperti keraton-keraton lain di nusantara, bukan untuk kepentingan politik kekuasaan atau negara dalam negara atau untuk memisahkan diri dari NKRI. Tetapi untuk memelihara dan melestarikan kebudayaan peninggalan leluhur, berupa kearifan lokal, tradisi dan budaya.

Barik menambahkan untuk mewujudkan tujuan itu diperkuat dengan SK Menkumham nomor AMU-0040171,AH.01.04 tahun 2016 tentang pengesahan badan hukum Yayasan Keraton Djipang. Keraton tersebut beberapa kali dikakukan kirab budaya di Blora. Bahkan mengikuti gelar budaya di Anjungan Jawa Tengah Taman Mini Indonesia Indah (TMII) pada 2019.

baca juga: Beras Program BPNT Diduga Mengandung Plastik

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan keberadaan Kerajaan Djipang merupakan bagian dari kearifan lokal dan kejayaan kebudayaan daerah. Sehingga sangat menarik untuk kepariwisataan.

"Kerajaan Djipang menarik untuk kepariwisataan dan bagian dari akar budaya di daerah. Berbeda dengan KAS di Purworejo yang berdiri untuk penipuan," tambahnya. (OL-3)

 

 

BERITA TERKAIT