18 January 2020, 05:20 WIB

Pemergeran BUMN Tunggu Perpres


Putra Ananda | Ekonomi

MENTERI BUMN Erick Thohir menyebut rencana peleburan beberapa perusahaan BUMN baru akan dilakukan pascaadanya peraturan presiden (perpres) atau instruksi presiden (inpres). Saat ini Kementerian BUMN masih menunggu regulasi tentang penghapusan ataupun pemergeran BUMN tersebut.

“Regulasinya saat ini belum ada. Ini masih tunggu perpres dan inpres. Kalau sudah ada haknya baru kita bisa lakukan remapping,” ungkapnya dalam gelaran Indonesia Millennial Summit 2020 di Jakarta, kemarin.

Erick mengungkapkan, rencana perombakan perusahaan BUMN dilakukan guna mengefisiensikan beberapa perusahaan BUMN yang kinerjanya tidak optimal. Namun ,sebagai langkah awal, Kementerian BUMN telah melakukan beberapa peleburan yang bersifat business to business.

“Kita sudah lakukan step awal seperti secara business to business penggabungan rumah sakit. Karena itu kan tidak perlu peraturan. Yang namanya holding rumah sakit nanti dimiliki banyak BUMN dan tentu dari situ ini yang bisa kita maksimalkan kualitas dari rumah sakitnya. itu sendiri yang akan jadi suatu hal yang baik,” paparnya.

Berdasarkan data terbaru, sebanyak tujuh BUMN masih mencatatkan rugi. Ironisnya, ketujuh BUMN tersebut sudah mendapatkan suntikan modal dari pemerintah melalui penyertaan modal negara (PMN).

Selama periode 2015-2019, Kementerian Keuangan telah mengalokasikan­ PMN pada sejumlah perusahaan BUMN, di antaranya Rp65,6 triliun pada 2015, dan pada 2016 sebesar Rp51,9 triliun. Kemudian, pada 2017 turun drastis menjadi Rp9,2 triliun dan pada 2018 sebesar Rp3,6 triliun, sedangkan pada 2019 PMN oleh Kemenkeu naik lagi menjadi Rp20,3 triliun.

Sementara itu, untuk 2020, uang pajak yang dialokasikan untuk tambahan modal BUMN turun tipis menjadi sebesar Rp18,73 triliun. Meski begitu, suntikan modal dari APBN dalam beberapa tahun ini rupanya tak menjamin kinerja keuangan perusahaan membaik.

Selain faktor untung dan rugi, Erick juga menuturkan penataan ulang BUMN juga dilakukan terkait dengan efisiensi jumlah perusahaan. Banyaknya jumlah perusahaan BUMN membuat manajemen menjadi tidak fokus.

Lima prioritas

Pada kesempatan itu, Menteri BUMN memaparkan lima prioritas strategis Kementerian BUMN untuk periode 2020 sampai dengan 2024 di hadapan generasi milenial.

“Ada lima proritas yang akan kami lakukan dalam lima tahun ke depan. Apakah prioritas-prioritas ini hanya sampai periode lima tahun saja ataukah tergantung menteri BUMN periode berikutnya mau dilanjutkan,” ujar Erick Thohir saat menjadi narasumber diskusi panel dalam gelaran Indonesia Millennial Summit 2020 di Jakarta, kemarin.

Erick mengatakan prioritas pertama tersebut adalah menyeimbangkan perusahaan-perusahaan BUMN, kemudian BUMN harus berani melakukan perubahan ekosistem, kolaborasi bisnis, dan juga kemitraannya. Prioritas ketiga, kata dia, menjadikan BUMN pemain yang bisa membuat terobosan­ di era teknologi. Lalu, prioritas keempat menegaskan kembali nilai tata kelola korporasi yang baik dan bersih di BUMN.

“Poin terakhir kita harus benar-benar meningkatkan atau meng-upgrade orang-orang yang bekerja di Kementerian BUMN atau perusahaan-perusahaan BUMN,” katanya. (Ant/E-3)

BERITA TERKAIT