17 January 2020, 22:09 WIB

Aceh Tagih Pemenuhan Kesepakatan Helsinki


Widhoroso | Nusantara

ACEH memiliki sumber daya manusia yang potensial dan sumber daya alam melimpah mulai gas alam, nikel, emas, minyak bumi, hingga perkebunan. Hanya saja, tingkat kemiskinan masih cukup tinggi.

"Pertanyaannya, apakah sumber daya alam yang melimpah tersebut berbanding lurus dengan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat Aceh,"  ungkap pengamat politik Suhendra Hadikuntono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (17/1).

Baca juga: UEA Tertarik Berinvestasi di Aceh, Pemprov Diminta Berbenah

Menurut Suhendra, masyarakat Aceh belum menikmati kesejahteraan dan kemakmuran yang seharusnya. "Data yang saya peroleh, angka kemiskinan di Aceh mencapai 15,01% (data akhir 2019). Dari data tersebut saya menyimpulkan ada yang salah dalam arah dan strategi pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya alam di Aceh," jelas Suhendra.

Baca juga: Sekolah Sukma Bangsa Pidie Lakukan Simulasi Bencana

Konflik politik, sosial dan keamanan yang terjadi di Aceh selama 30 tahun, kata Suhendra, menjadi salah satu penyebabnya. Walau kesepakatan damai antara pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005, belum menjamin kemakmuran bagi masyarakat Aceh.

"Belum ada strategi besar dari pemerintah untuk menciptakan sistem dan tata kelola secara komprehensif untuk mengelola dan memberdayakan potensi unggul sumber daya manusia dan sumber daya alam di Aceh. Penyebab lain yang sangat krusial saat ini adalah belum keseluruhan dari butir-butir MoU Helsinki dipenuhi oleh pemerintah pusat sehingga menciptakan instabilitas politik dan menimbulkan keresahan sosial di Aceh," cetusnya.

Baca juga: Suhendra Siap Penuhi Undangan Mantan Kombatan GAM

Suhendra mendapat kepercayaan Wali Nanggroe Aceh Tengku Malik Mahmud Al-Haythar untuk menyampaikan semua permasalahan yang terjadi di Aceh kepada Presiden Joko Widodo. Dia mengaku akan menyampaikan hal-hal yang seharusnya dijalankan pemerintah pusat untuk mengatasi berbagai persoalan di bumi Serambi Mekah itu.

"Saya menyakini apabila pemerintah pusat memenuhi keinginan masyarakat Aceh, akan menjadi kunci stabilitas sosial politik dan keamanan di Aceh. Kalau hal itu terpenuhi, akan menjadi modal penting bagi pembangunan ekonomi untuk memenuhi harapan kesejahteraan sosial ekonomi bagi masyarakat Aceh. Pemerintah pusat harus merangkul Aceh demi keutuhan dan kemakmuran bangsa," ujarnya. (X-15)

BERITA TERKAIT