17 January 2020, 19:02 WIB

Suara Dewas TVRI Tidak Bulat Putuskan Pemberhentian Helmy Yahya


Suryani Wandari Putri Pertiwi | Humaniora

KEPUTUSAN Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI untuk memberhentikan Helmy Yahya sebagai Direktur Utama TVRI 2017-2022 dinilai kontradiktif dengan yang sebenarnya terjadi dilapangan. Pencapaian dan pembelaan Helmy terus dinegasi oleh Dewas, namun status Helmy adalah diberhentikan dengan hormat.

"Kalau diberhentikan secra hormat artinya tanpa kesalahan, kontradiktif dengan pelampiran surat keputusan yang katanya ada beberapa kesalahan," kata Chandra Hamzah, Kuasa Hukum Helmy Yahya saat preskon Jumat (17/1) di kawasan Senayan, Jakarta Selatan.

Hal itu menurutnya merajuk pada literatur ASN yang mana jika statusnya dengan hormat maka tanpa ada kesalahan, begitupun sebaliknya. Ia pun mengatakan Dewan Pengawas tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan Dirut kecuali ia sebelumnya memiliki catatan tindak pidana.

Bukan hanya itu, rupanya suara untuk pemberhentian yang dilayangkan Dewas tidaklah bulat. Dari lima Dewas yakni Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI Arief Hidayat Thamrin dan anggotanya Maryuni Kabul Budiono, Made Ayu Dwie Mahenny, Pamungkas Trishadiatmoko dan Supra Wimbarti, rupanya ada satu Dewas yang tidak mendatangani surat keputusan pemberhentian Helmy 4 Desember silam. "Bu Supra menyampaikan pendapat berbeda. Ya, suara Dewas tidak bulat. Ia menginginkan penyelesaian tanpa pemecatan," kata Helmy.

Supra Wimbarti merupakan wanita yang bertanggungjawab di bidang keahlian TVRI adalah Sumber Daya Manusia, Keuangan, dan bidang Program. Ia pernah menjabat sebagai Konsultan SDM PT Pertamina, Konsultan PT Perhutani, dan juga pernah ditunjuk sebagai Staf Ahli Bidang SDM Pemerintah Provinsi Di Yogyakarta. (OL-4)

BERITA TERKAIT