17 January 2020, 18:40 WIB

Menkumham Stigmatisasi Priok Pakai Data Usang


Aries Wijaksena | Politik dan Hukum

WAKIL Ketua Komisi Hukum DPR RI dari Fraksi Nasdem Ahmad Sahroni menyarankan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menggunakan data terkini seputar Tanjung Priok sebelum melabeli wilayah itu sebagai ‘slum area’ (daerah kumuh), tempat tumbuh suburnya kriminalitas.

Sahroni tak menampik Tanjung Priok di masa lalu adalah sebuah wilayah yang begitu lekat dengan kemiskinan dan kriminal. Praktik pencurian, perampokan, pembunuhan dan narkoba menurutnya kala itu adalah pemandangan sehari-hari yang umum terjadi.

Namun beberapa tahun belakangan stigma buruk itu kata Sahroni mulai dikikis oleh kesadaran semua elemen masyarakat, baik perangkat penegak hukum, pelaku usaha, pemerintah daerah, pemuka agama dan masyarakat sipil itu sendiri.

“Pak Menteri mungkin sudah lama tidak berkunjung ke Priok sehingga kurang bisa membandingkan wajah Priok di masa lalu dengan masa kini,” kata Sahroni, Jumat (17/1).

Politisi yang lahir, besar dan hingga kini masih berdomisili di Priok tersebut kemudian menjabarkan bahwa sinergi antar elemen masyarakat secara nyata telah mampu menekan angka kejahatan di Priok secara khusus maupun Jakarta Utara secara umum, tahun demi tahun.

Sebagai gambaran kata Sahroni, Polres Jakarta Utara melaporkan terjadi konsistensi penurunanangka kriminalitas di beberapa tahun terakhir. Data terbaru, Polres Metro Jakarta Utara menangani 1.695 kasus tindak pidana di sepanjang 2019, menurun 7 persen  dibanding tahun 2018 sebanyak 1.735 kasus.

“Sebagai Menkumham seharusnya Pak Yasonna memegang data identitas pelaku kriminal di lingkungan kerjanya (lapas dan rutan),” ucap Sahroni.

“Kalau beliau sedikit jeli maka akan ditemukan menurunnya pelaku kriminal yang berasal dari Priok di rutan dan lapas beliau, sejalan dengan penanganan kejahatan di kepolisian yang menurun,” imbuhnya.

Menariknya, data BPS terkait indeks Kerawanan keamanan dan ketertiban wilayah DKI Jakarta 2019 justru membalikkan asumsi Yasonna Laoly terkait Priok dan Menteng. Data itu mengungkap bahwa Kelurahan Tanjung Priok 2019 berada lebih rendah dibanding Menteng, dimana Priok berada di angka 12,83 persen berbanding Menteng dengan angka 15,58 persen.

“Mengutip data BPS berarti Priok lebih aman dibanding Menteng. Mau kita pungkiri data BPS?,” tukasnya.

Semakin kondusifnya Priok dari sisi kriminalitas menurut Sahroni menciptakan geliat pertumbuhan ekonomi yang signifikan pula. Pelaku usaha kata Sahroni semakin berani berinvestasi.

Salah satu sektor yang mewakili geliat perekonomian tersebut menurutnya adalah di sektor properti. Kecamatan Tanjung Priok saat ini memiliki tujuh komplek apartemen dan 18 kawasan elite, hanya kalah dari kecamatan Kelapa Gading memiliki 10 kompleks apartemen dan 45 kawasan elite, Kecamatan Penjaringan memiliki 17 komplek Apartemen dan 61 kawasan elite.

“Logikanya sederhana saja, orang tidak akan mau berinvetasi kalau tidak aman,” ujarnya.

Dan yang tak kalah penting kata Sahroni, Pelabuhan Tanjung Priok yang merupakan pelabuhan tersibuk di Indonesia dan menjadi barometer perekonomian Indonesia. Lebih dari 30% komoditi Non Migas Indonesia serta 50% dari seluruh arus barang yang keluar / masuk Indonesia melewati pelabuhan ini dengan aman tanpa harus takut ancaman kriminal seperti di masa lalu.

Kondisi tersebut dikatakan Sahroni tidak lepas dari semakin menurunnya angka kejahatan di Jakarta Utara secara umum. Dari data BPS, ‘Jakarta Utara dalam Angka 2019’, disebutkan angka kemiskinan di kota Jakarta Utara selama lima tahun terakhir turun 0,65 persen.

“Yang saya mau katakan lewat data-data ini adalah bahwa Priok sedang berbenah dan wajahnya tidak lagi seperti yang pernah dilihat Pak Yasonna di masa lalu sehingga mind set beliau soal Priok bisa berubah oleh fakta dan data terbaru,” tutup Sahroni.(A-2)

BERITA TERKAIT