17 January 2020, 17:03 WIB

Senat AS, Mulai Sidang Pemakzulan Trump


Haufan Hasyim Salengke | Internasional

PENGADILAN yang bersejarah tentang pemakzulan Donald Trump dibuka, ditandai dengan saat anggota parlemen mengambil sumpah untuk tidak memihak dalam mengambil keputusan saat memaksa lengser presiden ke-45 AS dari gedung putih, Kamis (16/1) waktu setempat.

Untuk ketiga kalinya dalam sejarah Negeri Paman Sam, ruang Senat yang sunyi diubah menjadi pengadilan pemakzulan, dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung, John Roberts yang mengambil sumpah para senator.

Ketika Roberts, yang mengenakan jubah hitam, bertanya apakah mereka bersumpah untuk memberikan ‘keadilan yang tidak memihak’ menurut Konstitusi AS, 99 anggota parlemen yang hadir--satu tidak hadir--merespons secara serempak, dengan tangan kanan terangkat: "Kami Siap."

Sebelumnya, dalam momen yang sangat simbolis, dua pasal pemakzulan--menuduh Trump dengan penyalahgunaan kekuasaan dan merintangi penyelidikan Kongres--dibacakan di lantai Senat.

Adam Schiff, ketua Komite Intelijen Dewan yang akan bertindak sebagai ketua penuntut untuk persidangan, membaca dakwaan yang menuduh Trump dengan ‘kejahatan tinggi dan pelanggaran ringan’.

Trump sendiri telah mencemooh proses pemakzulan dan ia menanggapi pembukaan persidangan sebagai ‘hoaks’.

"Persidangan ini benar-benar partisan. Saya harus melalui tipuan, tipuan palsu yang dijalankan oleh Demokrat sehingga mereka dapat berupaya dan memenangi pemilu," kata Trump

DPR AS yang dikontrol Demokrat, memberikan suara yang segaris dengan partai, memakzulkan Trump pada 18 Desember tahun lalu.

Tapi Trump diprediksi akan terbebas dari dakwaan di Senant yang didominasi oleh partainya, Republik. Dibutuhkan suara mayoritas dua pertiga untuk bisa menghukum dan menurunkan seorang presiden.

Setelah bersumpah, Senat ditangguhkan sampai pukul 13:00, Selasa (21/1).

Seorang senator, James Inhofe dari Republik, tidak hadir karena darurat medis keluarga tetapi mengatakan dia akan dilantik ‘tanpa penundaan’ pada Selasa (21/1).

Trump dituduh menyalahgunakan kekuasaan karena menahan bantuan militer untuk Ukraina dan pertemuan Gedung Putih untuk presiden negara itu dengan imbalan penyelidikan terhadap calon saingannya dalam pemilihan presiden dari Demokrat, Joe Biden.

Kantor Akuntabilitas Pemerintah yang nonpartisan menyimpulkan dalam sebuah laporan yang dirilis, Kamis (16/1), Gedung Putih telah melanggar hukum federal dengan menahan dana yang telah disetujui kongres untuk Ukraina.

"Eksekusi hukum yang tepat tidak mengizinkan Presiden untuk mengganti prioritas kebijakannya sendiri dengan prioritas yang telah ditetapkan oleh Kongres menjadi undang-undang," kata lembaga pengawas kongres itu.

Artikel kedua pemakzulan berkaitan dengan penolakan Trump untuk memberikan saksi dan dokumen kepada penyelidik pemakzulan DPR. (AFP/OL-11)

BERITA TERKAIT