17 January 2020, 16:12 WIB

Pembangunan Ibu Kota Baru Tidak Butuh Pinjaman


Andhika prasetyo | Politik dan Hukum

PRESIDEN Joko Widodo memastikan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru yang berlokasi di Kalimantan Timur tidak memerlukan dana pinjaman.

Di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah akan memaksimalkan kolaborasi dengan pemilik dana besar, baik dari asing maupun lokal. Dalam hal ini, melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau investasi penuh.

"Yang kita tawarkan tidak pinjaman, tidak ada government guarantee. Jadi semua kerja sama," ujar Jokowi, sapaan akrabnya, di Istana Merdeka, Jumat (17/1).

Baca juga: Pembangunan Kantor Presiden di Ibu Kota Baru Tak Perlu Dana Asing

Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), biaya pembangunan IKN diperkirakan mencapai Rp 466 triliun. Namun dari besaran itu, Jokowi menaksir uang negara yang digunakan tidak lebih dari Rp 100 triliun.

Sumber APBN, lanjut dia, hanya akan digunakan untuk membangun infrastruktur dasar dan klaster pemerintahan. Itu mencakup istana kepresidenan dan kantor kementerian atau lembaga (K/L).

Terkait regulasi, Jokowi mengatakan draf Rancangan Undang-undang (RUU) Pemindahan Ibu Kota sudah selesai 100%. Naskahnya akan diajukan kepada DPR RI pada pekan depan.(OL-12)

BERITA TERKAIT