17 January 2020, 15:38 WIB

DPR Akan Panggil Dewas TVRI


Putri Rosmalia Octaviyani | Humaniora

ANGGOTA Komisi I DPR, Willy Aditya, mengatakan pemecatan seorang Dirut TVRI adalah kewenangan dewan pengawas (Dewas) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun cukup mengagetkan, tetapi semua pihak harus menghormati keputusan yang diambil.

"Namun keputusan dewas TVRI ternyata tidak bulat. Ada anggota yang bernama Supra Wimbarti yang tidak sepakat dengan pemecatan tersebut Dia memandang Helmi masih bisa diberi kesempatan untuk menjelaskan pembelaannya," ujar Willy, dalam keterangannya, Jumat, (17/1).

Oleh karena itu, dikatakan Willy, Komisi I merasa perlu memanggil Dewas TVRI untuk menjelaskan keputusannya tersebut. Apa saja kesalahan dirut sehingga keputusannya adalah pemecatan.

"Apalagi suaranya tidak bulat. Ditambah ada suara ketidakpuasan dari sebagian karyawan TVRI hingga ruang dewas disegel," ujar Willy.

Willy mengatakan, kondisi itu mengindikasikan ada disharmoni yang terjadi di TVRI dan berpotensi membuat televisi negara itu tidak mampu menjalankan fungsinya dengan baik dan sesuai amanat UU.

"Komisi I perlu memastikan bahwa itu tidak akan terjadi. Komisi I juga perlu memastikan bahwa pemecatan ini bukan berdasar alasan yang emosional atau alasan yang tidak berdasar lainnya," ujar Willy.

Willy menjelaskan bahwa Komisi I berkepentingan untuk memastikan bahwa reformasi atau perbaikan di tubuh TVRI tetap berjalan setelah langkah pemecatan dirut TVRI oleh dewas.

"Sebab yang paling penting adalah bukan siapa personnya melainkan komitmen yang ditawarkana oleh seorang pemimpin di TVRI," ujar Willy.

Seperti diketahui, Helmy Yahya resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai Direktur Utama TVRI. Pemberhentian itu ditetapkan Dewas TVRI pada Kamis, 16 Januari 2020. Dewas menganggap Helmi melanggar ketertiban karena Helmy Yahya tidak menjawab atau memberi penjelasan mengenai program siaran berbiaya besar antara lain Liga Inggris dari pelaksanaan tertib administrasi anggaran. (OL-4)

BERITA TERKAIT