17 January 2020, 12:49 WIB

UMKM Butuh Terapkan Skema Pembiayaan Non Konvensional


Hilda Julaika | Ekonomi

DEPUTI Hukum HKI ICCN (Indonesia Creative Cities Network) mengatakan Indonesia membutuhkan skema pembiayaan baru yang bersifat non konvensional. Skema pembiayaan baru ini berupa Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

“Skema pembiayaan berbasis aset tidak berwujud (Intangible asset) ini sudah banyak dijalankan di berbagai negara. Tujuannya untuk mengembangkan Small Medium Entreprise (SME) di negara masing-masing, seperti Malaysia, China, jepang dan Korea,” ujar Deputi Hukum HKI ICCN, Rizky A Adiwilaga, melalui rilis yang diterima, Jumat (17/1).

Lebih lanjut, Rizky menjelaskan skema pembiayaan berbasis intelektual untuk kepentingan usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM) akan berdampak luar biasa. Hal ini disebabkan para pelaku usaha tidak lagi dituntut menyerahkan jaminan fix aset, seperti tanah, mobil dan sebagainya. Pelaku usaha cukup menyerahkan sertifikat HKI berupa hak cipta, hak merek, hak paten, kemudian bisa mendapatkan pendanaan.

Menurutnya sejumlah negara yang sudah menerapkan skema, seperti Tiongkok dan Korea. Bahkan ada lembaga independen yang dibentuk pemerintah, sekaligus lembaga penjaminannya. Sehingga, perkembangan UMKM future berkembang dengan pesat.

“Potensi di Indonesia sangatlah besar, karena UMKM Indonesia jumlahnya 99,9 persen adalah umkm dengan jumlah 60 jutaan lebih. Ini potensiya luar biasa. Mereka kalau ada skema pembiayaan yang friendly maka akan berlomba jadi besar," imbuhnya.

Dia menambahkan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Mikro (UKM) mempunyai perhatian pada skema pembiayaan berbasis non konvensional. “Skema pembiayaan ini sudah menjadi tren dan level internasional. Dalam kancah internasional, kekayaan intelektual dinilai 80%, sementara aset berwujud seperti tanah hanya dinilai 20%,” pungkas Rizky.(OL-12)

BERITA TERKAIT