17 January 2020, 07:50 WIB

Senat AS Siapkan Sidang Pemakzulan


Haufan Hasyim Salengke | Internasional

DPR AS kemarin akhirnya mengirim pasal-pasal dakwaan pemakzulan Presiden AS Donald Trump kepada Senat AS. Selanjutnya, akan disusun pengadilan bersejarah yang bisa menyingkirkan Trump dari kursi kepresidenan.

Ketua Majelis Hakim di Mahkamah Agung AS, John Roberts, rencananya akan disumpah untuk memimpin persidangan. Sejumlah senator juga akan disumpah sebagai juri. Sidang pemakzulan ini diperkirakan mulai berjalan pada Selasa (21/1).

Naskah dakwaan disimpan dalam map biru dan diserahkan dalam sebuah prosesi yang khidmat oleh tujuh politikus Partai Demokrat yang nantinya akan berhadapan dengan Trump.

Khidmatnya penyerahan naskah pemakzulan itu juga mencerminkan seriusnya masalah. Trump akan menjadi presiden ketiga di Amerika Serikat yang harus menjalani sidang di Senat AS.

Saat menandatangani naskah itu, Ketua DPR AS dari kubu Demokrat, Nancy Pelosi, menyatakan tidak ada yang kebal hukum di Amerika Serikat, termasuk presiden.

"Sungguh tragis bagi negeri ini bahwa tindakan Presiden telah melemahkan keamanan nasional. Ia telah melanggar sumpah jabatan dan membahayakan keamanan pemilu di AS," kata Pelosi.

"Kami merasa tengah menjalankan amanat dari para pencetus konstitusi AS dan itu ialah beban yang berat," tambah Adam Schiff, politikus Demokrat yang akan memimpin tim penuntut.

Dua pekan

Secara formal, Trump telah mendapat pemakzulan dari DPR AS pada 18 Desember lalu. Ia dituding telah menahan dana bantuan untuk Ukraina senilai US$391 juta secara diam-diam agar Ukraina mau menyelidiki pesaing politiknya, yaitu tokoh Demokrat, Joe Biden. Trump juga dituding menghalangi upaya DPR AS saat memeriksa para saksi dan dokumen pemakzulan.

Awal pekan ini, seperti yang dilakukannya selama ini, Trump kembali mengolok-olok investigasi dan rencana sidang pemakzulan.

"Lagi-lagi, kubu Demokrat yang kurang kerjaan berulah," tulisnya di Twitter.

Trump bertingkah demikian antara lain karena Senat AS dikuasai oleh pendukungnya dari kubu Partai Republik.

Ketua Senat AS, Mitch McConnell misalnya, telah menolak permintaan Pelosi untuk segera memanggil para saksi dan menghadirkan dokumen yang selama ini tidak diberikan oleh Gedung Putih.

McConnell beralasan masalah itu baru akan diputuskan setelah tanya-jawab dimulai di persidangan dan hal itu bisa memakan waktu sampai dua pekan.

Seorang pejabat di pemerintahan Trump mengatakan kepada wartawan kemarin bahwa persidangan tidak akan berlangsung lebih dari dua minggu.

Ini mengisyaratkan McConnell akan memanfaatkan kekuatan mayoritas Republik di Senat untuk tidak menghadirkan saksi dan meminta voting dipercepat.

Aturan pemecatan mengharuskan dua pertiga dari anggota Senat AS untuk memutuskan presiden bersalah. Karena itu, dengan kondisi Senat dikuasai Republik, Trump kemungkinan besar akan dibebaskan dari segala dakwaan.

Di sisi lain, Trump disebut-sebut 'mengetahui dengan pasti' soal upaya penekanan terhadap Ukraina. Ini disampaikan Lev Parnas yang pernah bekerja untuk pengacara pribadi Trump, Rudy Giulani.

"Trump tahu segala kegiatan saya karena saya akan bekerja kalau ada izin dari Giulani atau Trump," ungkap Parnas kepada MSNBC, kemarin. Parnas kini ditahan dengan tuduhan pelanggaran dana kampanye Pilpres AS. (AFP/X-11)

BERITA TERKAIT