17 January 2020, 07:25 WIB

Jokowi Siap Angkat Dua Jempol untuk DPR


Pra/Pro/X-8 | Politik dan Hukum

PRESIDEN Joko Widodo siap mengangkat dua jempol tangannya sebagai bentuk apresiasi kepada DPR jika bisa menyelesaikan pembahasan omnibus law dalam kurun 100 hari.

"Kita harap, mohon, agar DPR bisa selesaikan pembahasan maksimal 100 hari. Saya akan angkat dua jempol kalau DPR bisa selesaikan dalam 100 hari," ujar Jokowi dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2020 di Jakarta, kemarin.

Naskah RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan diproyeksikan rampung pekan ini dan diajukan ke DPR pekan depan. Presiden menyebut ada 1.244 pasal dari 79 undang-undang yang akan dibatalkan dengan omnibus law.

Pasal-pasal tersebut kerap menghambat kecepatan pemerintah pusat dalam bergerak dan merespons setiap perubahan yang terjadi. Hal itu pun akhirnya memengaruhi pertumbuhan ekonomi sehingga tidak mampu tumbuh secara maksimal.

"Kalau ini nanti keluar, akan ada sebuah perubahan besar dalam pergerakan ekonomi kita, dalam pergerakan pembuatan kebijakan-kebijakan. Sebaliknya, kalau UU kita kaku, peraturan pemerintah kita kaku, perubahan yang ada tidak bisa direspons dengan cepat, tercegat, terhambat aturan yang kita buat sendiri," jelas Presiden.

Dia optimistis dengan adanya omnibus law yang akan menyederhanakan regulasi, investasi ke Indonesia semakin besar sehingga mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. "Ini akan menyelesaikan persoalan yang sering saya sampaikan, yang bertahun-tahun tidak bisa kita selesaikan, yaitu current account defisit dan defisit neraca perdagangan. Problem besarnya memang masih banyak peraturan yang menghambat kita, baik UU, peraturan pemerintah, peraturan daerah, ini ruwet sekali."

Saat dimintai tanggapan, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya mengatakan cepat atau lambatnya penyelesaian omnibus law sangat bergantung pada pemerintah. "Bolanya justru bukan di DPR, bolanya justru dari pemerintah. Sesolid apa draf RUU yang dikirim pemerintah, itu poinnya," tandasnya.

Menurut Willy, penyelesaian omnibus law tidak cukup dengan diskursus atau wacana. Pemerintah harus memberikan perspektif yang konkret dan memiliki komunikasi publik yang bagus untuk melibatkan semua aspek. "Jadi, kalau saran saya dari Baleg, pemerintah jangan terlalu banyak berwacana karena ini niat baik." (Pra/Pro/X-8)

BERITA TERKAIT