16 January 2020, 21:11 WIB

Pemerintah Akan Kirimkan Surpres Omnibus Law Pekan Depan


Antara | Politik dan Hukum

ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
 ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly

MENTERI Hukum dan HAM Yassona H Laoly mengatakan pemerintah akan segera mengeluarkan dua Surat Presiden (Surpres) tentang Omnibus Law, setelah Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2020 disahkan DPR.

"Mudah-mudahan bisa segera disahkan, dan saya dengar pekan depan yaitu Selasa (20/1), DPR melaksanakan Paripurna. Kalau itu diserahkan maka pemerintah akan memasukkan dua Surpres tentang Omibus Law," kata Yassona usai Rapat Kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, hari ini.

Dia mengatakan Omnibus Law tersebut yaitu Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan yang ditargetkan selesai dalam waktu 100 hari kerja. Yassona berharap akhir pekan ini draft dan naskah akademik RUU Omnibus Law sudah sempurna sehingga paling tidak sudah menjadi draf RUU yang nanti mendapatkan persetujuan menjadi UU.

Baca juga: 50 RUU Masuk Prolegnas 2020, Berikut Daftarnya

Selain itu dia mengatakan pemerintah fokus pada dua RUU Omnibus Law yaitu Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan, sehingga kalau terkait RUU Bakamla harus dilihat dulu draftnya.

"RUU Bakamla memang ada beberapa rencana UU yang harus kita publikasi dan kita masukkan tapi nanti kita lihat dulu. Tapi yang super prioritas dua ini dulu (Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan)," ujarnya.

Yassona memastikan bahwa pemerintah aman berkoordinasi dengan DPR untuk pembahasan dua RUU Omnibus Law tersebut karena menjadi RUU super prioritas sehingga bisa diselesaikan dengan cepat.

Sebelumnya, Rapat Kerja (Raker) Badan Legislasi (Baleg) bersama Menteri Hukum dan HAM, serta DPD RI menyetujui 50 Rancangan Undang-Undang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2020.

"Pada prinsipnya 50 RUU sudah ditetapkan masuk Prolegnas prioritas 2020," kata Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Raker bersama Menkumham dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, hari ini. (OL-4)

BERITA TERKAIT