16 January 2020, 16:30 WIB

Penyebaran Air Permukaan di Indonesia Tidak Merata


Bayu Anggoro | Nusantara

MI/Bayu Anggoro
 MI/Bayu Anggoro
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat pengukuhan doktor kehormatan di Kampus ITB, Kamis (16/1).

PENYEBARAN air permukaan di Indonesia tidak merata. Sebanyak 82% di antaranya berada di Pulau Kalimantan, Papua, dan Sumatera. Sedangkan Jawa yang penggunaannya tertinggi hanya memiliki 6,3% atau setara dengan 175,6 miliar m³/tahun. Hal ini disampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam orasi pertanggungjawabannya saat dianugerahi dokter kehormatan oleh Institut Teknologi Bandung (ITB), di aula barat ITB, Bandung, Kamis (16/1).

Pada orasi itu hadir juga mantan wakil presiden RI Jusuf Kalla dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Basuki menjelaskan, sebenarnya Indonesia memiliki kekayaan air terbesar kelima di dunia.

Berdasarkan perhitungan terbaru dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), ketersediaan air permukaan rata-rata tahunan mencapai 2,78 triliun m³/tahun yang tersebar di 128 wilayah sungai di Tanah Air.

"Potensi air tanah pada cekungan air tanah (CAT) di Indonesia juga cukup besar. Jumlah CAT yang terdata sebanyak 421 buah, dengan potensi lebih dari 500 miliar m³/tahun dengan luas total 907 ribu km," katanya.

Namun, keberadaannya tidak merata terutama jika mengingat penduduk Tanah Air yang paling banyak berada di Pulau Jawa.

"Lebih dari setengah penduduk Indonesia yang tinggal di Pulau Jawa hanya mendapatkan air sekitar 10% dari ketersediaan. Atau sekitar 1.700 m³/tahun/kapita," terang Basuki.

Penyebaran yang tidak merata ini dikhawatirkan berpengaruh terhadap tingkat konsumsi air masyarakat.

"Tingkat ketahanan air yang sangat rendah, sangat berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat, antara lain stunting dan wabah diare," lanjutnya.

Oleh karena itu, menurutnya perlu pemerataan pembangunan di luar Jawa sehingga ketersebaran penduduk bisa lebih baik. Terlebih, ketersediaan air di Indonesia sangat dipengaruhi oleh musim. Pemerintah pun berupaya membangun bendungan, waduk, dan embung baru, selain revitalisasi danau dan situ. Pada periode 2015-2019 pemerintah menargetkan pembangunan 65 bendungan.

"16 bendungan telah rampung dan 45 bendungan dalam penyelesaian," katanya.

Penambahan bendungan ini akan menaikkan kapasitas tampungan dari 12,46 miliar m³/tahun menjadi 16,27 miliar m³/tahun.

"Peningkatan ini akan berdampak kepada penambahan layanan irigasi, air baku, dan energi listrik," katanya seraya menyebut infrastruktur sumber daya air lainnya yang telah dibangun adalah 1.212 embung.

Untuk visi lima tahun ke depan, menurutnya pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin menargetkan penyelesaian 45 bendungan yang telah dikerjakan sejak tahun sebelumnya, serta 15 yang baru.

"Juga pembangunan 1.000 embung, 500 hektare jaringan irigasi baru, dan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 2,5 juta hektare dan 2.100 km pengendali banjir dan pengaman pantai," katanya.

Selain itu, pemerintah senantiasa menjaga ketersediaan air tersebut agar lestari dan dapat digunakan secara maksimal dan berkelanjutan. Salah satunya dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air.

"Ini adalah undang-undang kita bersama yang harus diikuti, dipatuhi, dan dilaksanakan oleh kita semua," tegasnya.

baca juga: Sanksi Bagi Penunggak Iuran JKN-KIS Harus Ditegakkan

Dalam pengelolaan air, pemerintah telah menerapkan integrated water resources management (IWRM).

"Penggabungan antara penerapan IWRM dengan teknologi informasi dan  komunikasi akan menghasilkan kualitas pengelolaan sumber daya air ke tahapan kualitas pengelolaan yang lebih tinggi," katanya. (OL-3)

 

BERITA TERKAIT