16 January 2020, 16:07 WIB

Jaksa Agung: Penyelasaian Kasus Semanggi Terkendala Kurang Bukti


Putri Rosmalia Octaviyani | Politik dan Hukum

MI/MOHAMAD IRFAN
 MI/MOHAMAD IRFAN
Jaksa Agung ST Burhanuddin

JAKSA Agung, ST Burhanuddin, telah menyatakan bahwa peristiwa Jembatan Semanggi pada tahun 1998 bukan termasuk pada pelanggaran HAM berat. Ia menyatakan bahwa pembahasan pada dua kasua Jembatan Semanggi telah selesai dilakukan.

"Peristiwa Semanggi 1 Semanggi 2 telah ada hasil rapat paripurna DPR RI yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM berat," ujar ST Burhanuddin, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR, Kamis, (16/1).

ST Burhanuddin mengatakan, berbagai hambatan masih ditemui Kejaksaan Agung untuk menuntaskan kasus-kasus HAM berat masa lalu. sampai saat ini belum ada Pengadilan HAM ad hoc untuk menangani peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu.

"Penanganan dan penyelesaian berkas hasil penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu menghadapi kendala kecukupan terkait kecukupan alat bukti," ujar ST Burhanuddin.

Ia menambahkan bahwa pada beberapa kasus, pengumpulan berkas oleh Komnas HAM belum dapat menggambarkan atau menjanjikan minimal dua alat bukti yang dibutuhkan. Hal itu menyebabkan menjadi bolak-baliknya penanganan perkara HAM berat.

"Secara umum penyebab bolak-balik dan penanganan HAM berat adalah tidak lengkapnya berkas yang disusun oleh penyelidik Komnas HAM," ujar ST Burhanuddin.

Sulitnya memperoleh alat bukti dan belum adanya mekanisme penghentian penyidikan dalam UU Nomor 26 tahun 2000, menurut ST Burhanuddin juga menjadi penghambat. Di mana hal itu dibutuhkan sebagai upaya penyelesaian dugaan peristiwa pelanggaran HAM berat secara yuridis. Dalam hal ini penyelidikan disimpulkan tidak cukup bukti.

"Penyelesaian HAM berat dapat dilakukan melalui dua opsi yaitu penyelesaian judicial melalui pengadilan HAM ad hoc dan penyelesaian non yudisial melalui kompensasi rehabilitasi," tutupnya. (OL-4)

BERITA TERKAIT