16 January 2020, 11:45 WIB

Komisi VII DPR Dorong KPK dan Polri Tindak Mafia Pertambangan


Despian Nurhidayat | Politik dan Hukum

ANTARA/Yulius Satria Wijaya
 ANTARA/Yulius Satria Wijaya
Aparat gabungan Sat Pol PP, Polisi dan Polhut menyegel tambang galian C ilegal di Klapanunggal, Bogor, Jawa Barat.

ANGGOTA Komisi VII DPR Tifatul Sembiring mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mabes Polri untuk terjun langsung menindak mafia pertambangan di daerah. Hal itu karena mafia pertambangan sudah memberikan dampak yang berbahaya seperti pelanggaran dan penyalahgunaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) serta rusaknya lingkungan.

"Kami mendorong KPK dan Mabes Polri untuk segera menindak pertambangan bermasalah," ungkap Tifatul dilansir dari keterangan resmi, Kamis (16/1).

Lebih lanjut, Tifatul juga menyatakan sangat prihatin dengan kerusakan alam dan juga banyaknya pelanggaran izin usaha pertambangan (IUP). Karena itu, sejumlah perusahaan tambang dari yang besar sekelas Freeport dan juga perusahaan kecil di Sulawesi bakal dipanggil dalam rapat dengar pendapat (RDP).

"Sudah dijawalkan akan RDP pada Rabu pekan depan. Semua perusahaan tambang termasuk yang bermasalah. Kami akan pertanyakan soal sejumlah pelanggaran mulai dari IUP hingga kerusakan lingkungan," lanjutnya.

Baca juga: Nelayan Ikut Jaga Kedaulatan Natuna

Menurutnya, Komisi VII akan menyoroti sejumlah pelanggaran dan kewajiban-kewajiban perusahaan pertambangan. Illegal mining yang marak tidak hanya merugikan lingkungan tetapi juga pendapatan negara terkuras.

Karena itu, politisi senior PKS itu berharap KPK dan Mabes Polri terjun langsung ke daerah memberantas korupsi dalam pertambangan.

"Banyak pelanggaran izin di daerah yang melibatkan kepala daerah dan juga elite-elite daerah lainnya. Di selatan Jawa Barat saja ada 13 izin yang diberikan kepala daerah semuanya atas nama asing. Ini kan melanggar," pungkas mantan Menkominfo ini.

Lebih lanjut, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agung Pribadi sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Tifatul. Dia sangat mendorong penegak hukum seperti KPK dan Mabes Polri untuk menindak perusahaan nakal.

"Itu sudah ranahnya penegak hukum ya. Apalagi kalau perusahaan itu sudah dicabut IUP-nya tetapi masih melakukan aktivitas penambangan tentu bukan lagi menjadi tanggung jawab ESDM tetapi sudah bagian Polri atau KPK," ujar Agung. (OL-2)

BERITA TERKAIT