16 January 2020, 07:50 WIB

Nelayan Ikut Jaga Kedaulatan Natuna


Hilda Julaika | Politik dan Hukum

ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
 ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Menkopolhukam Mahfud MD (kedua kanan) berbincang dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (kanan).

PEMBERDAYAAN nelayan di perairan Natuna merupakan salah satu upaya menjaga kedaulatan laut Indonesia. Pemerintah kini tengah berupaya memperbanyak jumlah nelayan di perairan tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyampaikan hal itu dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, kemarin.

Kedatangan kedua menteri itu untuk menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo bahwa kedaulatan Indonesia tak bisa ditawar. Salah satunya dengan mengupayakan pemberdayaan nelayan di perairan Natuna.

"Instruksi Presiden agar volume patroli ditingkatkan dan kita menjaga kedaulatan laut kita. Hari ini (Rabu, 15/1) kami melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga membahas pengelolaan Natuna ini," kata Mahfud.

Menurutnya, di Natuna akan dibangun sentra kegiatan ekonomi dengan tetap menjaga keamanan laut. Misalnya, memperbanyak nelayan dengan memprioritaskan nelayan-nelayan setempat.

Di tempat yang sama, Menteri Edhy Prabowo mengatakan pihaknya terus memantau kesiapan nelayan untuk bisa melaut di perairan Natuna.

"Kesiapan sarana dan prasarana yang bisa menunjang kegiatan para nelayan, seperti bantuan kapal, sarana pelelangan ikan, cold storage, solar, air bersih, dan sarana penunjang lainnya," ujarnya dalam siaran pers.

Sebelumnya, lanjut Edhy, sudah ada bantuan puluhan kapal, tetapi dari fiber, sedangkan para nelayan menginginkan kapal kayu.

"Kami sudah ingatkan, kapal kayu, kapal kayu. Tapi yakin, pemerintah bisa. Sedang kami persiapkan," tambahnya.

Menurut Edhy, nelayan di Natuna masih mengeluhkan masalah bahan bakar, cold storage, dan tempat pelelangan ikan. Untuk itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan, ujarnya, akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan nelayan.

"Sekarang ada SKPT (Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu) yang sudah dibangun pemerintah. Ke depan kita akan terus optimalkan SKPT ini," tukas Menteri Edhy.

Terkait dengan pemberdayaan potensi sumber daya alam di kawasan perairan Natuna, secara terpisah pengamat kebijakan kemaritiman Moh Abdi Suhufan mengharapkan kebijakan pemerintah hendaknya lebih memprioritaskan nelayan lokal ketimbang nelayan dari daerah lainnya.

"Prioritaskan nelayan lokal dengan meningkatkan kapasitas mereka dan memberikan pendampingan," ujar Moh Abdi.

Menurut Ketua Harian Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia itu, proses pengadaan untuk penambahan kapal penangkap ikan dari luar daerah Natuna memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang sekaligus pengawasan. (Hld/Ant/X-7)

BERITA TERKAIT