15 January 2020, 19:05 WIB

Program Bansos Efektif Tekan Kemiskinan


M. Ilham Ramadhan Avisena | Ekonomi

DIREKTUR Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad menuturkan, program pemerintah yang dapat menekan tingkat kemiskinan tidak hanya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) semata.

Program Keluarga Harapan, Kartu Indonesia Sehat dan program kartu lainnya, kata Tauhid dapat mengurangi beban masyarakat miskin di Indonesia.

"Kartu-kartu tersebut mengurangi beban biaya orang miskin agar tetap bisa survive akan kebutuhan dari pangan maupun nonpangan," kata Tauhid saat dihubungi, Rabu (15/1).

Selain itu, keberhasilan pemerintah dalam menjaga inflasi pangan di level yang rendah juga menjadi faktor penekan kemiskinan. Tauhid menyebutkan, program BPNT sebetulnya tidak secara gamblang mengurangi kemiskinan, melainkan membuat masyarakat miskin tetap terhindar dari penaikkan harga pangan yang kerap terjadi.

"Karena itu, BPNT dipertahankan sebagai 'safeguard' orang-orang miskin namun untuk mengurangi kemiskinan sangat tidak cukup," jelas Tauhid.

Ke depan, untuk terus menekan tingkat kemiskinan, diperlukan jalan keluar jangka panjang melalui penciptaan lapangan kerja dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Akan tetapi hal itu perlu dibarengi pula dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, utamanya anak-anak yang berada dalam kategori miskin.

"Sehingga mereka dapat mengakses pekerjaan yang lebih layak," pungkasnya.

Diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadi penurunan angka kemiskinan di Indonesia pada September 2019. Dari hasil surveinya, angka kemiskinan tercatat 9,22% atau setara dengan 24,79 juta orang.

Penurunan dapat dilihat dari angka kemiskinan yang tercatat di Maret 2019 sebanyak 25,14 juta orang atau setara 0,19%. "Jumlah penduduk miskin dari Maret ke September itu turun sebesar 360 ribu orang," kata Kepala BPS Suhariyanto dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta (15/1).

Salah satu pendorong turunnya angka kemiskinan itu ialah dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang gencar dilakukan oleh pemerintah. Pada September 2019, jumlah Kabupaten/Kota penerima BPNT mencapai 509 Kabupaten/Kota atau meningkat 289 Kabupaten/Kota dari Maret 2019.

Namun, komposisi garis kemiskinan tidak berubah, sebesar 73,75% masih berasal dari makanan. Oleh karenanya, berdasarkan data itu pemerintah harus mampu menjaga kestabilan harga makanan bila ingin menekan angka kemiskinan.

"Harus ekstra hati-hati supaya komoditas yang banyak dikonsumsi penduduk miskin harganya harus stabil, tidak terfluktuasi. Ini kunci pentingnya. Karena sekali ada gejolak harga seperti beras atau barang yang biasa dikonsumsi itu akan menggerakkan garis kemiskinan," jelas Suhariyanto. (OL-8)

BERITA TERKAIT