16 January 2020, 03:35 WIB

Pangkas Jalur Mafia Migas Beroperasi


(Van/E-1) | Ekonomi

KOMISI VII DPR mendukung upaya pemerintah memberantas mafia di sektor migas.

Anggota Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika mengatakan mafia migas bisa dihilangkan jika pemerintah serius untuk memeranginya.

"Mafia migas tahu bagaimana memanfaatkan celah hukum. Jadi, itulah kesulitan memberantasnya selama ini," ujarnya.

Menurut Kardaya, jika memang Presiden Joko Widodo (Jokowi) serius memerangi mafia migas, lebih baik untuk meminta jajaran kabinet terkait dan perusahaan BUMN di sektor migas untuk memangkas semua jalur mafia migas ini beroperasi.

Dengan demikian, mafia migas diharapkan bisa hilang dengan sendirinya karena tidak ada lagi ruang untuk mencari keuntungan.

"Presiden Jokowi juga sudah bilang beliau tahu siapa pelakunya. Namun, menurut saya, pemerintah tidak usah bicara keluar, panggil dirut dan komutnya, katakan besok harus hilang (mafianya). Kalau tidak bisa hilangkan mafia migas, ganti pejabatnya. Pasti bakal hilang," tandasnya.

Pengamat energi Fahmy Radhi mengungkapkan mafia migas beroperasi dengan memanfaatkan dua kelemahan.

Pertama, kelemahan pengambilan keputusan yang bisa disuap sehingga bisa dikendalikan. Kedua, dengan memanfaatkan tata kelola yang tidak transparan atau dibuat tidak transparan.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bertemu Komisaris Utama PT Pertamina (persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (14/1).

Salah satu yang dibahas oleh keduanya ialah penyelesaian masalah migas.

Pasalnya, mafia migas kerap membuat Presiden Joko Widodo atau Jokowi geram. Bahkan, Jokowi pernah mengatakan ingin menggigit mafia migas.

Oleh karena itu, perlu adanya kolaborasi antara pemerintah dan Pertamina. "Kami ingin melihat bagaimana mengelola isu-isu strategis, khususnya di Pertamina. Kami tadi sepakat untuk kita berkolaborasi agar semuanya terkelola dengan baik," ungkap Moeldoko. (Van/E-1)

BERITA TERKAIT