15 January 2020, 19:47 WIB

Mensos: Perapihan Data BPJS Kesehatan Terkendala NIK


Atalya Puspa | Humaniora

ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
 ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Menteri Sosial Juliari Batubara

DATA kepesertaan dalam BPJS Kesehatan hingga saat ini menjadi satu masalah dalam program JKN-KIS. Pasalnya, data tersebut akan menentukan berapa banyak peserta yang masuk dalam lingkup penerima bantuan iuran (PBI).

Namun, hingga saat ini, proses data cleansing yang dilakukan oleh Kementerian Sosial belum kunjung rampung. Padahal, iuran JKN-KIS telah resmi naik pada 1 Januari lalu.

Menteri Sosial Juliari P. Batubara menyebut, proses data cleansing hingga saat ini masih terhambat masalah nomor induk kependudukan (NIK) di Kementerian Dalam Negeri.

"Berproses terus sampai pada akhirnya nanti. Tetapi masalahnya soal NIK bukan di kita tapi di Kemendagri," kata Juliari saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (15/1).

Dirinya mengungkapkan, karena hal itu hingga saat ini Kemensos belum memiliki data PBI tetap. Dirinya juga belum bisa memastikan kapan proses data cleansing tersebut rampung.

"Dari sekian itu masih banyak belum ada NIK, itu masih berproses dan tidak bisa langsung kita tentuin selesai bulan ini atau selesai bulan itu," imbuhnya.

Ditemui di tempat terpisah, Ahli Asuransi Sosial Chazali Situmorang menilai saat ini data cleansing menjadi permasalahan utama BPJS Kesehatan. Pasalnya, permasalahan tersebut menyebabkan hak masyarakat miskin yang tidak terpenuhi.

"Kalau PBI Rp42 ribu, masa orang mampu di bawah orang tidak mampu. Itu tidak logis. Banyak kelas 3 tidak mampu, ya pindah lah ke PBI. Ada persoalan data yang belum selesai. Ini tugas kemensos. Validasi data tidak selesai. Selama ini kita bicara masalah yang bukan masalah," bebernya. (OL-4)

BERITA TERKAIT