15 January 2020, 16:59 WIB

Enam Instruksi Presiden Terkait Pemindahan Ibu Kota Negara


Andhika Prasetyo | Politik dan Hukum

SAAT memimpin rapat terbatas lanjutan persiapan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), Presiden Joko Widodo menyampaikan enam instruksi kepada sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju.

Hal pertama yang diminta Kepala Negara adalah segera menuntaskan naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Baru, dan segera menyerahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

"Saya dengar Pak Menteri Bappenas (Suharso Monoarfa) sudah siap. Segera kita bisa sampaikan kepada DPR agar bisa diselesaikan," ujar Jokowi, sapaan akrabnya, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/1).

Permintaan kedua ialah penyelesaian pembentukan kelembagaan. Jokowi ingin proses pemindahan IKN sepenuhnya dikerjakan oleh satu lembaga khusus, yakni Badan Otorita Ibu Kota agar pengerjaan lebih fokus.

Instruksi ketiga berkaitan dengan desain. Saat ini, lanjut Jokowi, sudah ada gagasan desain secara garis besar. Namun, hal itu masih bisa berubah untuk disempurnakan.

"Saya harap semua bisa beri masukan, baik yang berkaitan dengan sistem transportasi atau hal lainnya," tutur mantan Wali Kota Solo.

Baca juga: Ibu Kota Baru Perlu Konsep Forest City

Menurut Jokowi, perkara sistem transportasi akan sangat bersinggungan dengan desain. Dia ingin seluruh transportasi umum di IKN baru berjalan secara modern, dengan kendaraan berteknologi tinggi.

"Nantinya, transportasi umum di Ibu Kota Baru akan menggunakan otonomous vehicle dan electric vehicle, juga kendaraan pribadi. Desainnya seperti apa, tolong Pak Menhub (Budi Karya) dan Pak Menteri Riset (Bambang Brodjonegoro) nanti bicarakan," paparnya.

Hal keempat, Presiden Jokowi meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, berikut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, segara menuntaskan pengadaan lahan.

"Kalau lahan sudah selesai, urban planner bisa masuk dan menyelesaikan desainnya," lanjut Jokowi.

Sebagaimana diketahui, pemerintah menyiapkan lahan seluas 256 ribu hektare (ha) untuk IKN baru. Namun, luasan yang menjadi kawasan inti hanya sebesar 56 ribu ha. "Yang akan mulai dibangun pertama nanti 5 ribu ha," tuturnya.

Dalam pembangunan IKN baru, Jokowi menginginkan pemerintah tidak mengeluarkan banyak biaya. Hal itu menjadi instruksi kelima Presiden. Pemerintah nantinya hanya mengerjakan pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, perumahan, bendungan dan sistem penyediaan air minum. Berikut, klaster pemerintahan yang meliputi istana negara dan gedung kementerian.

Di luar itu, negara menyerahkan pembangunan kepada para investor, baik lokal maupun asing. "Saya harap ini betul-betul dihitung secara detil, pemerintah harus keluar berapa. Tetapi kalau saya lihat, pemerintah sepertinya tidak akan keluar lebih dari Rp 100 triliun," pungkas Jokowi.

Adapun poin terakhir, Kepala Negara meminta pemindahan IKN menjadi momentum perbaikan lingkungan di kawasan terpilih. Jokowi menjelaskan IKN baru memiliki konsep nagara rimba nusa. Artinya, pemerintah dan masyarakat memiliki kewajiban untuk memperbaiki lingkungan yang kurang baik menjadi baik.

"Hutan yang rusak kita rehabilitasi. Hutan konservasi yang rusak kita perbaiki. Oleh sebab itu, saya minta Menteri LHK menyiapkan 100 ha untuk persiapan persemaian. Baik bibit yang berkaitan dengan mangrove dan tanaman lain. Kita harap dalam 100 ha itu bisa ada 17 juta bibit tanaman," tandasnya.(OL-12)

BERITA TERKAIT