15 January 2020, 13:36 WIB

Disdukcapil Karawang Kirimkan Dokumen Langsung Ke Warga


Cikwan Suwandi | Nusantara

MI/Cikwan Suwandi
 MI/Cikwan Suwandi
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, Yudi Yudiawan 

DINAS Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, Jawa Barat anggarkan Rp910 juta untuk pendistribusian hasil pelayanan dokumen kependudukan. Program pengantaran dokumen langsung ke alamat rumah warga tersebut sebagai inovasi pelayanan di Tahun 2020.

"Sebelumnya kita sudah menguji coba di beberapa kecamatan. Di antaranya kecamatan Karawang Barat, Karawang Timur, Telukjambe Barat, Telukjambe Timur, Klari dan Cikampek. Di Tahun 2020, ini seluruh kecamatan," kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, Yudi Yudiawan kepada Media Indonesia, Rabu (15/1).

Yudi mengatakan program pengantaran dokumen kependudukan itu bekerjasama dengan PT Pos Indonesia. Masyarakat yang akan mengurus dokumen kependudukan hanya perlu membawa persyaratan ke kecamatan. Kemudian setelah jadi, dokumen yang dibutuhkan warga akan diantar langsung ke rumahnya sesuai dengan alamat.

"Jadi sudah ada petugas pos yang standby di kecamatan. Setiap minggu mereka akan mengirimnya. Jika ada keluhan pengiriman tidak datang, warga bisa langsung komplain ke petugas pos di kecamatan," terang dia.

Ia menjelaskan dokumen-dokumen kependudukan tersebut di antaranya adalah Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA), KTP (Suket).

"Kami ingin membuktikan jika negara begitu dekat dengan warga. Warga tidak perlu bolak-bali ke kecamatan. Tinggal tunggu di rumahnya," katanya.

Yudi menyebutkan untuk anggaran Rp910 juta itu peruntukannya kebutuhan materai untuk surat menyurat dan biaya pengiriman yang dikerjasamakan dengan PT Pos Indonesia.

"Memang anggarannya Rp910 juta, tetapi pembayarannya nanti sesuai dengan tagihan dari Kantor Pos. Sebulannya itu berapa, tidak menutup kemungkinan akan menyisakan anggaran. Nanti tinggal kita kembalikan ke kas daerah. Seperti uji coba tahun 2019, tagihan Kantor Pos pada November itu Rp7 juta, lalu untuk tagihan pada Desember Rp3 juta," terangnya.

baca juga: Figur NU Diharapkan Muncul Dalam Pilkada Kalsel

Program inovasi pelayanan publik itu sebagai bentuk tuntutan Pemerintah. Terbukti dengan inovasi pelayanan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Karawang mendapatkan reward dengan kepercayaan pendistribusian KIA sebanyak 78 ribu blanko di Tahun 2019.

"Kemudian kita juga mendapatkan penghargaan pelayanan inovatif di Tahun 2019 oleh Kemenpan RB," terangnya. (OL-3)

 

BERITA TERKAIT