15 January 2020, 07:50 WIB

Penanganan Banjir Berbasis DAS Ditingkatkan


Ferdian Ananda Majni | Humaniora

MI/Susanto
 MI/Susanto
Menteri KLHK Siti Nurbaya Bakar (tengah) dan Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono (kanan).

PENCEGAHAN dan penanganan bencana banjir berbasis daerah aliran sungai (DAS) dilakukan dengan penataan ruang wilayah dan penggunaannya secara proporsional, pembuatan bangunan pengendali banjir, revegetasi di lahan pascatambang, dan penegakan hukum.

Hal itu disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya kepada wartawan seusai Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) DAS di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Senin (13/1).

Dalam rakernis itu Menteri LHK juga menyampaikan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo yang menginginkan upaya RHL harus ditingkatkan demi memulihkan lingkungan.

"Bapak Presiden menegaskan secara khusus, RHL harus ditingkatkan berkali-kali lipat sebagai upaya untuk pemulihan lingkungan," tambah Siti.

Hadir pada rakernis tersebut seluruh pemimpin Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan DAS dari Balai Pengendalian DAS di seluruh Indonesia. Mereka mencermati paparan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait dengan pola iklim di 2020. Menteri LHK pun menyimak evaluasi kegiatan RHL 2019 dan rencana pada 2020 dari seluruh UPT tersebut.

Di acara yang sama, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian LHK Sigit Hardwinarto mengatakan upaya mewujudkan penanganan banjir berbasis DAS itu harus melalui tindakan sipil teknis dan vegetatif. "Contoh tindakan sipil teknis, yakni pembuatan bangunan pengendali banjir seperti waduk, bendungan, juga normalisasi saluran sungai."

Untuk tindakan vegetatif, lanjut Sigit, dengan melaksanaan kegiatan RHL dan bangunan KTA melalui penghijauan dan reboisasi, juga revegetasi di lahan pascatambang.

Sigit juga menekankan, penegakan hukum harus dilakukan. Penyimpangan atas tata ruang dan ekstraksi sumber daya alam yang illegal mesti ditindak tegas.

Sumber: KLHK

 

Sementara itu, dalam rapat dengar pendapat bersama Menteri Sosial dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pimpinan Komisi VIII DPR, Yandri Susanto, mengatakan perlu melakukan evaluasi total dalam penanganan serta penanggulangan bencana untuk meminimalisasi  ancaman atau risiko bencana, bahkan mencegahnya.

"Penanganan korban harus dilakukan dengan cepat sesuai standar minimum pelayanan dan proses pemulihan atau rehabilitasi. Konstruksi dilakukan dengan cepat," jelasnya dalam rapat terkait penanganan dan penanggulangan bencana serta isu terkini di Gedung Nusantara 2 DPR, Jakarta, kemarin. (Fer/X-7)

BERITA TERKAIT