14 January 2020, 22:30 WIB

Demo Cambuk bagi Anies untuk Berbenah


Insi Nantika Jelita | Megapolitan

UNJUK rasa terjadi di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, kemarin.

Aksi massa yang menamakan diri Suara Rakyat Bersatu Jakarta Bergerak itu menuntut Gubernur DKI Anies Baswe-dan bertanggung jawab atas peristiwa banjir yang terjadi pada 1 Januari lalu.

"Tuntutannya kita minta pertanggungjawaban Anies Baswedan mundur. Kami menganggap kinerjanya tidak bagus, terlalu banyak menyalahkan orang lain. Itu kan bukan sosok pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik berani bertanggung jawab dengan apa yang terjadi. Tidak menghindari dari masalah," kata politikus PDI Perjuangan, Dewi Tanjung, yang menggalang aksi itu.

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad menyebut demonstrasi itu merupakan bentuk ketidakpuasan terhadap kinerja Anies terkait dengan penanganan banjir.

"Aksi tersebut menjadi pecutan untuk berbenah dan kerja-kerja lebih lagi agar banjir bisa ditanggulangi di Jakarta," ujar Idris.

Selain dengan berdemo menuntut Anies, ketidakpuas-an warga juga ditunjukan melalui gugatan class action. Diketahui, jumlah kerugian warga yang terdampak banjir mencapai Rp42,3 miliar. Ada 243 orang yang mengajukan gugatan tersebut.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mempersilakan masyarakat Jakarta mengajukan gugatan class action terkait dengan banjir Jakarta.

"Itu hak masyarakat, hak pengusaha, dan pemprov wajib melayani semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat dan perusahaan," ujar Pras, panggilan akrab Prasetyo.

Nanti, imbuh Pras, polisi akan menyelidiki apakah bencana itu akibat kesalahan pemerintah daerah, lokasi, atau kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan. Menurut Pras, masyarakat lebih baik fokus ke kelengkapan hukum dulu.

Namun, Pras tak menampik bahwa dalam hal ini pemerintah daerah lalai. Pasalnya, beberapa bentuk antisipasi tak dilakukan. Misalnya, tali air tak dibersihkan atau waduk belum dikeruk maksimal.

"Kalau menurut saya, ini pemprov tidak siap saja, lalai," ujarnya menyimpulkan.

Klaim kerja maksimal

Pemprov DKI mengklaim sudah bekerja maksimal dalam menangani banjir.

"Yang jelas, kami pemprov dipimpin Pak Gubernur merespons bencana ini dengan waktu yang sangat singkat," ujar Sekretaris Daerah Saefullah.

Ia mengklaim penanganan dilakukan dengan singkat dan cepat. Indikatornya terlihat dari aktivitas perdagangan dan transportasi yang berfungsi normal dengan cepat.

Saefullah menjabarkan bahwa pemprov sudah bekerja sejak Rabu (1/1) subuh. Seluruh petugas dikerahkan.

"Mudah sekali menggerakkannya karena mereka sudah tahu tugas dan fungsinya, harus berada di mana dan bagaimana melakukan apa, itu sudah tahu," terang dia.

Ia juga menyebutkan bahwa tingkat genangan air tidak separah biasanya. Contohnya, genangan air yang biasa muncul di area Balai Kartini dan Gedung Dinas Pendidikan DKI pascahujan sudah tak terlihat di pagi hari.

Demikian juga di terowong-an (underpass) Cawang, yang cepat beroperasi kembali pascahujan deras tersebut.

"Itu termasuk jalan utama, sudah operasional. Underpass tak ada masalah karena pompa berfungsi baik," kata dia. (Ssr/And/Medcom/J-1)

BERITA TERKAIT