14 January 2020, 18:04 WIB

KPK Tegaskan tak Menjadi Tunggangan Parpol


Nur Aivanni | Politik dan Hukum

PIMPINAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertemu dengan pimpinan MPR, Selasa (14/1). Dalam pertemuan yang berlangsung hampir tiga jam tersebut, Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, menyampaikan ada sejumlah hal yang dibahas bersama pimpinan KPK periode 2019-2023.

Salah satu yang disampaikan Ketua KPK, Firli Bahuri, dkk adalah mengenai komitmen KPK dalam bekerja di lembaga antirasywah tersebut.

Baca juga: Komisi III Desak Presiden Bantu KPK Kejar Harun Masiku
 
"KPK juga meyakinkan kepada kami bahwa KPK tidak bekerja menjadi tunggangan partai politik dan kepentingan mana pun, kecuali kepentingan negara," kata Bamsoet, sapaan akrabnya, usai pertemuan di ruang kerja Ketua MPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1).

Selain itu, kata Bamsoet, KPK juga menyampaikan bahwa dalam pemberantasan korupsi tidak boleh menimbulkan kegaduhan dan ketakutan, tetapi harus berlandaskan UU dan aturan yang berlaku. Juga, sambungnya, KPK akan fokus bekerja dalam penyelamatan dan pengembalian kerugian negara, bukan pada pengejaran orang.

"Bahwa ada yang berbuat itu yang harus dihukum, tapi intinya bukan mengejar orang, tetapi mengejar pengembalian dan penyelamatan keuangan negara. Pemberantasan korupsi bukan diukur pada berapa banyak yang ditangkap, tetapi berapa besar keuangan negara yang bisa diselamatkan," tutur Bamsoet.

Lebih lanjut, sambungnya, Pimpinan KPK juga menyampaikan bahwa akar korupsi sebetulnya ada pada biaya politik yang tinggi. Dengan begitu, kata dia, perlu dicarikan jalan keluar terhadap akar persoalan korupsi yang selama ini timbul akibat biaya politik yang tinggi.

Tak hanya itu, Pimpinan KPK juga menyampaikan mengenai regulasi yang kerapkali menghambat. "Perlunya evaluasi terhadap regulasi yang kadang kita sulit untuk melakukan perbaikan, dari pimpinan KPK juga menyampaikan kadang-kadang karena regulasi kita seringkali sulit untuk melakukan perbaikan-perbaikan," jelasnya.

Baca juga: Kejagung Periksa Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya

Maka itu, dalam kesempatan tersebut, pimpinan KPK juga menyampaikan mengenai sinkronisasi terkait pemberlakuan UU KPK yang baru. "Terutama hubungan kerja antara Dewas dan Pimpinan KPK yang sedang dibangun agar lebih efektif dan tidak mengganggu kerja pemberantasan dan pencegahan daripada masalah tindak pidana korupsi," tandasnya.

Sebagai informasi, dalam pertemuan tersebut hadir seluruh Pimpinan KPK, yaitu Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, dan Nawawi Pomolango. Sementara itu, Pimpinan MPR RI yang hadir antara lain Bambang Soesatyo, Arsul Sani, Ahmad Basarah, Jazilul Fawaid, Fadel Muhammad dan Syarief Hasan. (OL-6)

BERITA TERKAIT