14 January 2020, 14:05 WIB

Kedudukan Hukum Pemohon Sering Dipersoalkan


Abdillah Muhammad Marzuqi | Politik dan Hukum

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) kerap mempersoalkan kedudukan hukum pemohon. Majelis sering menganggap kedudukan hukum pemohon tidak cukup, jika hanya berdasarkan warga negara Indonesia (WNI) yang membayar pajak.

Hal itu tercermin dalam sidang perkara bernomor 1/PUU-XVIII/2020 di Gedung MK pada Selasa (14/1). Hakim MK, Arief Hidayat, menyoroti kedudukan hukum pemohon sebagai pembayar pajak yang dinilai tidak berkaitan dengan UU yang diuji.

“Coba difokuskan saja, kalau tax payer (pembayar pajak) itu tidak memiliki kaitan dengan ini. Tax payer bisa digunakan sebagai landasan untuk reasoning (alasan), mengapa hanya legal standing yang berkaitan dengan UU yang berkaitan dengan masalah keuangan, APBN, dan UU Perpajakan. Jadi itu tidak bisa sekarang, ada putusan MK begitu,” jelas Arief dalam sidang.

Ignatius Supriyadi, sebagai pemohon, mengajukan uji Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Baca juga: Dinilai Multitafsir, Pasal Masa Jabatan di UU MD3 Digugat

Arief juga memberi nasihat perbaikan terkait kedudukan hukum pemohon. Menyoroti undang-undang yang diuji, pemohon disarankan memperjelas hak pilih yang telah digunakan.

“Nanti difokuskan saja legal standing dengan penjelasan. Anda adalah WNI yang mempunyai hak pilih, terdaftar dalam DPT 2019 dan Anda juga menggunakan hak pilih. Itu tadi sudah disarankan. Kalau ada buktinya Anda memilih di mana?” lanjut Arief.

Arief juga menyarankan agar pemohon mencantumkan pendapat keaktifan dalam bidang politik. “Atau kalau tidak Anda aktif di partai politik juga bisa, misalnya itu dicantumkan. Anda aktif di partai politik atau tidak? Kalau Anda aktif ya bisa, saya anggota partai ini, kan berarti ada kerugian konstitusional di situ,” papar dia.

Lebih lanjut, Arief menyederhanakan sarannya melalui narasi tentang keterlibatan pemohon terkait proses pemilihan calon DPD. “Atau malah yang lebih sederhana, Anda pernah dimintain oleh calon anggota DPD, KTP-nya. KTP saya pernah diminta untuk mendukung pencalonan DPD. Berarti kan di situ Anda juga sebetulnya sudah aktif untuk mendukung calon DPD,” tegasnya.

Menurut Arief, uraian kedudukan hukum seperti itu sudah cukup untuk beracara di MK. “Itu bisa ditambahkan bukti, sehingga menunjukkan Anda sebagai warga negara yang dirugikan hak konstitusionalnya. Karena Anda sebagai warga negara yang punya hak untuk memilih dan dipilih,’ pungkas Arief.

Berdasarkan Pasal 51 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, pemohon adalah pihak yang menganggap hak atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan kewenangan konstitusionalnya. Sementara itu, dalam Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 menyebut permohonan harus mencantumkan kedudukan hukum pemohon, yang berisi uraian yang jelas mengenai anggapan pemohon tentang hak dan kewenangan konstitusional pemohon yang dirugikan dengan berlakunya UU yang dimohonkan.(OL-12)

 

BERITA TERKAIT