14 January 2020, 12:26 WIB

Dinilai Multitafsir, Pasal Masa Jabatan di UU MD3 Digugat


Abdillah Muhammad Marzuqi | Politik dan Hukum

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar perkara pertama yang teregistrasi di 2020 dengan nomor 1/PUU-XVIII/2020 di Gedung MK (14/1). Perkara yang masuk kategori pengujian undang-undang (PUU) itu dimohonkan Ignatius Supriyadi.

Ignatius mengajukan uji materi Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UUMD3) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ignatius mengemukakan alasan konstitusional yakni bunyi ketentuan Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) UUMD3 sebenarnya telah memberikan batasan masa jabatan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota selama lima tahun dan selanjutnya digantikan oleh anggota yang baru.

Baca juga: Rekrutmen Partai Harus Terbuka Bila Ingin Pileg Tertutup

Batasan masa jabatan dapat dibaca dari frasa -dan berakhir pada saat anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang baru mengucapkan sumpah janji-.

“Kata anggota yang baru harus dimaknai sebagai orang baru, bukan periode baru,” terangnya.

Menurutnya, frasa itu ditafsirkan bukan sebagai pembatasan masa jabatan, melainkan sebagai justifikasi ataupun legitimasi agar anggota dapat dipilih berkali-kali (tanpa batas). Anggota lama dapat kembali menjadi anggota untuk periode berikutnya tanpa ada pembatasan.

“Bahwa dengan adanya multitafsir tersebut, materi muatan Pasal 76 ayat (4), Pasal 52 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) UUMD3 tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena telah menimbulkan ketidakpastian hukum,” terangnya.

Menurutnya, multitafsir itu akan berdampak pada semakin mengecilnya kesempatan bagi warga negara untuk dapat menduduki jabatan tersebut.

Ia juga mengutip Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Ia juga menyebut ada masa jabatan keanggotaan DPR dan DPRD yang sudah sampai lima periode dan tidak ada karyanya untuk rakyat.

“Hal itu terjadi karena anggota-anggota lama memiliki kemampuan (kekayaan, sarana dan prasarana) yang lebih dibandingkan dengan orang-orang baru yang belum pernah menjabat. Tidak sedikit yang telah berkali-kali menjabat tetap terus dicalonkan atau mencalonkan, sehingga menutup atau setidak-tidaknya mengurangi peluang bagi masuknya anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang baru,” lanjutnya.

Majelis Hakim Konstitusi yang diketuai Anwar Usaman memberikan beberapa masukan terkait pemohonan tersebut.

Hakim Konstitusi Arief Hidayat meminta pemohon untuk melengkapi permohonan dengan studi komparasi terkait dengan pembatasan masa jabatan.

Arief memberi contoh Amerika Serikat yang tidak membatasi masa jabatan senat. Hal itu kurang lebih sama dengan Indonesia.

“Coba lakukan studi komparasi. Contoh Amerika tidak dibatasi. Itu kerugiannya apa kalau ada studi di sana. Dan kalau tidak dibatasi, ada keuntungannya apa? Kemudian cari negara yang membatasi. Kenapa kok dibatasi? Alasannya apa? Anda menginginkan Indonesia juga dibatasi," ujar Arief.

Arief juga menyoal ketidakpastian hukum yang dijadikan pemohon sebagai alasan konstitusional. Ia juga meminta pemohon untuk memperjelas kerugian yang dimaksud pemohon.

“Kalau yang tidak dibatasi, kerugiannya apa, apakah betul itu mengandung ketidakpastian hukum atau merugikan karena tidak membuka kesempatan yang sama bagi yang lain?” tegas Arief. (OL-2)

BERITA TERKAIT