14 January 2020, 09:10 WIB

Kursi Riezky Aprilia di Parlemen Dijamin Aman


Media Indonesia | Politik dan Hukum

MI/BARY FATAHILAH
 MI/BARY FATAHILAH
Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat.

KETUA DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menjamin posisi Riezky Aprilia aman di parlemen. Kasus pergantian antarwaktu (PAW) yang melibatkan calon anggota legislatif PDI Perjuangan Harun Masiku dinilai sudah selesai.

"Kan sudah ditolak (KPU), tidak ada upaya lagi. Jadi tetap kita jamin bahwa si Riezky (aman)," kata Djarot.

Djarot mengaku tak tahu dua hari sebelum Agustiani Tio ditangkap, PDI Perjuangan masih mencari celah hukum agar Harun Masiku menggantikan Riezky Aprilia. Djarot membantah Agustiani Tio orang suruhan PDI Perjuangan buat melobi KPU.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut upaya memasukkan nama Harun Masiku berhenti ketika KPU menetapkan Riezky Aprilia melenggang ke Senayan. "Kita selesai. Begitu ditolak KPU, ya sudah selesai. Enggak ada nego lagi," kata dia.

PDI Perjuangan meminta KPU menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR dari daerah pemilihan Sumsel 1 menggantikan Nazarudin Kiemas. Nazarudin meninggal pada 26 Maret 2019, sebelum hari pencoblosan pemilu pada 17 April 2019.

Dok. PDI Perjuangan

Anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P Riezky Aprilia.

 

Berbekal Putusan MA Nomor 57 P/HUM/2019, PDI Perjuang-an meminta posisi Nazarudin yang mendapat suara terbanyak diberikan pada Harun Masiku (caleg nomor urut 6) yang perolehan suaranya sangat sedikit. Permintaan itu ditolak KPU pada 31 Agustus 2019.

KPU menilai caleg yang meraih suara terbanyak kedua, Riezky Aprilia yang berhak menempati posisi yang ditinggalkan Nazarudin dan maju ke Gedung DPR. Dugaan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan oleh Harun Masiku menunjukkan masih adanya celah hukum yang dimanfaatkan untuk memanipulasi perolehan suara rakyat hasil pemilihan umum.

Kurangnya potensi lembaga hukum khusus kepemiluan di Indonesia dimanfaatkan PDI Perjuangan untuk memuluskan jalan caleg Hasan Masiku melalui uji materi ke MA agar duduk di kursi DPR RI.

Pendiri sekaligus peneliti senior Network for Democracy and Electoral Integrity Hadar Nafis Gumay menilai putusan MA itu bertentangan dengan prinsip pemilu di Indonesia yang menganut sistem proporsional terbuka.

Sistem pemilihan proporsional terbuka memungkinkan pemilih untuk memberikan hak suaranya langsung kepada calon anggota legislatif, sehingga partai politik tidak berhak menentukan caleg mana yang akan mewakili di legislatif. (Pro/Iam/Dhk/Ind/P-1)

BERITA TERKAIT