14 January 2020, 08:50 WIB

Ambang Batas Parlemen Naik, Parpol Resah


Putri Rosmalia | Politik dan Hukum

MI/Galih Pradipta
 MI/Galih Pradipta
Anggota DPR dari Fraksi PAN Eko Hendro Purnomo.

USULAN PDIP menaikkan ambang batas parlemen (PT) dari 4% menjadi 5% di DPR dan DPRD mendapat tanggapan beragam dari beberapa parpol. PAN dan PPP menjadi salah satu parpol yang tidak setuju.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto juga mengatakan Rakernas I PDIP sudah merekomendasikan kepada DPP Partai dan Fraksi DPR RI PDI Perjuangan untuk memperjuangkan perubahan UU Pemilu untuk mengembalikan Pemilu Indonesia kembali menggunakan sistem proporsional daftar tertutup.

"Kenaikan itu akan membuat upaya melaju ke parlemen menjadi lebih berat. Kita berharapnya sih sama saja seperti yang sekarang saja ya (tetap 4%)," ujar anggota DPR dari Fraksi PAN Eko Hendro Purnomo.

Eko menilai keinginan PDIP tersebut muncul karena saat ini PDIP tengah naik daun. Perolehan suara PDIP juga menjadi paling tinggi di masa kepemimpinan Joko Widodo. Meski begitu, ia mengatakan keinginan PDIP itu sebenarnya sah-sah saja.

Eko mengatakan bila usul itu muncul dalam revisi UU Pemilu, PAN akan berusaha mendalami dengan mencari angka terbaik untuk ambang batas parlemen (parliamentary threshold). Begitu juga soal saran mengembalikan pemilu legislatif (pileg) menjadi proporsional tertutup.

"Ini kan masih baru wacana dari mereka, nanti kita kembalikan lagi ke UU pemilu dan sebagainya. Tapi, sah-sah saja buat kami juga untuk nanti mencari mungkin apa namanya, nilai yang moderat," ujar Eko.

 

Potensi suara hangus

Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PPP Arwani Thomafi menilai langkah menaikkan ambang batas parlemen akan berpotensi banyak suara yang diberikan masyarakat dalam pemilu akan hangus. "Suara yang akan hangus semakin banyak dan suara masyarakat tidak menjadi kursi," ujarnya.

MI/Susanto

Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PPP Arwani Thomafi.

 

Menurutnya, terkait PT, parpol dihadapkan pada bagaimana meningkatkan kualitas demokrasi. Salah satunya indikator demokrasi pemilu semakin berkualitas ialah kehadiran warga di TPS untuk memberikan suaranya.

Ia menilai kehadiran warga negara dalam TPS yang nantinya akan menjadi suara dan kursi hasil konversi suara yang sebenarnya menjadi penting bagi terealisasikannya aspirasi masyarakat.

"Jangan sampai warga datang ke TPS, tapi justru banyak suara yang hangus dan tidak menjadi kursi. Ini penting kita perhatikan."

Selain itu, terkait usulan PDIP yang ingin mengubah sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup, Arwani menilai pasti berdasarkan argumentasi yang kuat.

"Kan tidak mungkin usulan itu dihasilkan dalam forum rakernas kalau tidak berdasarkan pertimbangan matang."

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan partainya akan menggelar rapat konsolidasi nasional terkait kepemiluan yang dilaksanakan pada April atau Mei 2020.

Rapat tersebut untuk membicarakan terkait besaran ambang batas parlemen apakah perlu dinaikkan atau tidak dan sistem pemilu. Di internal Gerindra belum dibicarakan terkait besaran ambang batas parlemen dan sistem pemilu apakah tertutup atau terbuka. (P-1)

BERITA TERKAIT