14 January 2020, 08:20 WIB

Penjamin Polis Disiapkan


M Ilham Ramadhan | Ekonomi

PEMERINTAH akan membentuk lembaga penjamin polis sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Kasus gagal bayar yang menimpa nasabah PT Asuransi Jiwasraya menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah dalam upaya menjamin terpenuhinya hak-hak nasabah sebagai konsumen asuransi.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah akan ber koordinasi dengan DPR untuk menindaklanjuti rencana pembentukan lembaga penjamin polis itu.

"Undang-undang asuransi mengamanatkan pendirian dari yang namanya lembaga penjaminan polis. Untuk pendirian lembaga penjaminan polis ini diamanatkan, dibentuk dengan undang-undang," kata Suahasil Nazara seusai pelantikan dirinya sebagai anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ex-Offico Kemenkeu di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, kemarin.

Dengan dibentuknya lembaga penjamin polis, pengawasan OJK kepada lembaga keuangan nonbank, khususnya perusahaan asuransi akan terjalan dengan optimal.

"Jadi, apabila persiapan, kita terus persiapan untuk mendesain yang namanya lembaga penjaminan polis asuransi tersebut," tandasnya.

Lembaga penjamin polis, lanjut Suahasil, juga dinilai mampu menghindari dampak yang tidak menguntungkan bagi para pemegang polis di sebuah perusahaan asuransi.

Saat ini sejumlah lembaga atau perusahaan asuransi ditengarai sedang bermasalah. Selain Jiwasraya, nasabah PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera juga mengalami risiko gagal bayar.

Kerugian investasi yang besar juga dialami PT ASABRI yang menangani jaminan asuransi dan pensiun bagi prajurit TNI-Polri.

Ihwal dari kerugian besar para perusahaan asuransi itu akibat turunnya nilai saham atau reksadana yang dimiliki perusahaan asuransi.

Reformasi pengawasan

Di tempat yang sama, Ketua Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengungkapkan pihaknya tengah melakukan reformasi ihwal pengawasan dan pengaturan lembaga keuangan nonbank untuk meminimalkan kasus seperti di Jiwasaraya dan ASABRI terulang.

Melalui kebijakan itu, kata Wimboh, lembaga keuangan nonbank diharuskan menerapkan manajemen risiko yang baik.

"Kita keluarkan namanya risk management guideline, khusus bagi lembaga keuangan nonbank. Itu salah satu delivery," kata Wimboh.

Selain itu, lembaga keuangan nonbank diharuskan menerapkan prinsip tata kelola good coporate governance (GCG). Itu tidak jauh berbeda dengan yang dianut lembaga keuangan bank, tetapi skala penerapannya sedikit berbeda.

Wimboh menuturkan, akan ada banyak aturan baru yang dikeluarkan OJK di tahun ini, utamanya diperuntukan lembaga keuangan nonbank.

"Kita lakukan berdasarkan risk based, dan tentunya risk based ini bukan sekadar jargon. Akan ada detail, pengawasan itu diantaranya reporting-nya. Item apa yang harus dilaporkan kepada OJK akan kita ubah," jelas Wimboh.

Selain itu, mekanisme pelaporan keuangan lembaga nonbank akan diubah dan setiap bulan mesti dilaporkan kepada OJK.

Hal itu diperlukan agar otoritas dapat mendeteksi sejak dini apabila ada kesalahan ataupun kejanggalan di dalamnya. (E-1)

BERITA TERKAIT