13 January 2020, 17:22 WIB

Istana: Beri KPK Waktu dan Kesempatan


Andhika Prasetyo | Politik dan Hukum

JURU Bicara Presiden Fadjroel Rachman meminta seluruh pihak bersabar dan memberikan waktu dan kesempatan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menuntaskan kasus-kasus yang tengah mereka tangani.

Sebagaimana diketahui, UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK merupakan UU yang baru saja berlaku di pemerintahan saat ini. Beberapa pihak seperti ICW menyebut UU tersebut telah melemahkan peran KPK dalam menjalankan tugas mereka.

Baca juga: KPK Lakukan Penggeladahan di Kantor KPU

"UU tersebut adalah UU yang dibentuk berdasarkan politik hukum pemerintahan Jokowi. Kami menjalankan apa yang menjadi UU yang terbaru yaitu UU nomor 19 tahun 2019 tentang KPK,” ujar Fadjroel di Kompleks Kepresidenan, Jakarta, Senin (13/1).

Ia pun memastikan Kepala Negara tidak melindungi siapapun yang terlibat dalam kasus suap proses pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR, sekalipun orang tersebut adalah petinggi PDIP yang merupakan partai pendukung di dalam pemerintahannya.

"Indonesia merupakan negara hukum yang berlaku untuk seluruh masyarakat, tanpa terkecuali. Negara ini negara hukum, bukan negara kekuasaan," tegasnya.

Saat ini, lanjut dia, Presiden masih menunggu surat dari KPU terkait pernyataan pengunduran diri dari tersangka kasus suap Wahyu Setiawan.

"Kalau betul Wahyu sudah mengajukan pengunduran diri dan diarahkan suratnya kepada Presiden, Presiden Jokowi akan meminta pendapat langsung dari KPU, Bawaslu dan juga DKPP. Kita menyerahkan semua kepada proses hukum tanpa melibatkan dugaan-dugaan di luar itu semua," tuturnya. (OL-6)

BERITA TERKAIT