13 January 2020, 15:20 WIB

Kementerian BUMN Kaji Besar Kerugian Asabri


M Ilham Ramadhan Avisena | Ekonomi

WAKIL Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengatakan pihaknya masih mendalami ihwal permasalahan yang terjadi di PT Asabri (Persero).

"Kita tunggu panggilan dari Pak Menkopolhukam tapi kita sudah lihat. Memang ya, seperti yang disampaikan itu, ada kerugian di portofolio sisi sahamnya," ujarnya usai menghadiri pelantikan Anggota Dewan Komisioner OJK Ex-Officio di gedung Mahkamah Agung, Senin (13/1).

Tiko, sapaan karib Kartika, menyatakan, besaran nilai kerugian negara yang disebabkan oleh Asabri masih dalam tahap pengkajian. Namun, ia menegaskan perseroan memang memiliki masalah di sisi saham dan reksa dana.

"Iya ini sedang kita kaji, sedang kita lihat karena kan nilainya bergerak terus. Tapi memang ada penurunan nilai di sisi sahamnya, reksa dana," tuturnya.

Kementerian BUMN, lanjut dia, bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan untuk meneliti dan mencari titik terang permasalahan di Asabri mulai terjadi.

Baca juga: Soal ASABRI, Komisi VI DPR RI Bakal Panggil Menteri BUMN

Di sisi lain, Tiko mengungkapkan banyak saham rekayasa yang masuk ke dalam Asabri.

"Ya itu nama-nama yang sudah beredar, itulah nama-nama sahamnya, kan sudah pada tahu juga," tukasnya.

Berdasarkan informasi yang beredar, Asabri memiliki saham di 12 perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Saham tersebut berpotensi turun sepanjang 2019 hingga Rp7,47 triliun (80,23%) yaitu menjadi Rp1,84 triliun dari awal penghitungan Rp9,31 triliun.

Penurunan harga saham terlihat dari saham emiten POOL yang dimiliki Asabri anjlok hingga 100% dari nilai saham Rp900 miliar pada 2018 menjadi Rp0 di 2019. Lalu FIRE dari Rp2,1 triliun pada 2018 menjadi Rp74 miliar di 2019.

Sedangkan PCAR juga anjlok dari Rp1,7 triliun di 2018 menjadi Rp322 miliar di 2019 dan emiten INAF yang merosot tajam dari Rp1,4 triliun di 2018 menjadi hanya Rp197 miliar.

Tiko menuturkan, penyelesaian kasus Asabri akan berbeda dengan penyelesaian kasus PT Asuransi Jiwasraya. Namun, ia enggan menyebutkan opsi yang akan diambilnya.

"Kalau Asabri kan asuransi sosial pasti penyelesaiannya beda dengan Jiwasraya. Nanti kita lihat dengan Pak Menkopolhukam. Karena Asabri itu asuransi sosial bukan asuransi privat. Jadi tidak bisa dalam konteks B to B (business to business), agak sulit karena mereka asuransi sosial," jelasnya.(OL-5)

BERITA TERKAIT