12 January 2020, 22:26 WIB

Ini Rekomendasi Rakernas PDIP


cahya mulyana | Politik dan Hukum

Antara
 Antara
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (kiri) berbincang dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

PDIP meramu sembilan usulan dari Rapat Kerja Nasional(Rakernas) I. Rekomendasi ini berupa dukungan terhadap pemerintah untuk menjaga kedaulatan hingga usulan kenaikam ambang batas parlemen menjadi 5%.

"Rekomendasi ada sembilan poin. Mencakup bagaimana komitmen PDIP di dalam membumikan ideologi Pancasila, menjaga NKRI, kebinekaan kita, dan juga bagaimana kita bergotong royong bersama," ujar Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto di sela penutupan Rakernas I dan HUT ke-47 PDIP, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Minggu (12/1).

Ia mengungkapkan rekomendasi pertama berupa dukungan politik terhadap sikap tegas pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin dalam upaya menjaga eksistensi, kehormatan dan kedaulatan teritorial dan kedaulatan ekonomi NKRI dari berbagai tindakan pihak manapun, termasuk kepentingan asing.

"Kemudian merekomendasikan kepada DPP PDIP untuk menyusun langkah politik strategis guna menyusun haluan pembangunan nasional melalui strategi industri hulu-hilir berbasis penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mendorong riset dan inovasi," katanya.

Menurut dia poin kedua itu merupakan jalan kemakmuran yang bertumpu pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia agar menjadi manusia Indonesia dengan semangat berdikari. Kemudian usulan ketiga berupa komitmen untuk menjadikan seluruh keaneka ragaman pangan, bumbu-bumbuan, rempah, dan seluruh kekayaan hayati, serta apa yang terkandung dalam bumi, air, laut dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai sumber kemakmuran Indonesia berdikari melalui riset dan inovasi.

"Rakernas I PDIP 2020 memberikan dukungan sepenuhnya terhadap tugas pokok dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan mengambil fokus pada kegiatan riset dan inovasi terhadap flora, fauna, manusia, dan teknologi,"jelasnya.

Hal ini, lanjut dia, sejalan dengan amanat regulasi yang telah mematrikan riset sebagai salah satu kunci kedaulatan, termasuk dalam bidang pertahanan dan keamanan. Riset yang berdaulat merupakan hal fundamental dalam menjalankan roda pembangunan menuju negara industri maju, suatu negara yang mampu berdiri diatas kaki sendiri..

"Rakernas juga merekomendasikan kepada DPP dan Fraksi DPR PDIP untuk memperjuangan perubahan UU Pemilu untuk mengembalikan pemilu menggunakan sistem proporsional daftar tertutup," ujarnya.

Selain itu, kata Hasto, mengusulkan peningkatan ambang batas parlemen sekurang-kurangnya 5% di DPR, kemudian hal serupa diterapkan di DPRD tingkat I dengan batas 4% dan 3% di DPRD kabupaten/kota. Termasuk juga mendorong perubahan district magnitude 3-10 kursi untuk DPRD provinsi dan kabupaten/kota dan 3-8 kursi untuk DPR serta memoderasi konversi suara menjadi kursi dengan sainte lague modifikasi dalam rangka mewujudkan Presidensialisme dan Pemerintahan efektif, penguatan serta penyedederhaan sistem kepartaian serta menciptakan pemilu murah.

Berikutnya mengenai pilkada serentak 2020 merupakan momentum guna memerkuat mekanisme kelembagaan kepartaian di dalam menyiapkan pemimpin. Seluruh calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusung oleh PDIP wajib menjalankan visi misi yang dibuat DPP PDIP. Seluruh calon wajib mengikuti sekolah partai dan menjalankan strategi pemenangan berdasarkan semangat gotong royong.

"Kemuidan kami menargetkan kemenangan 60% (di pilkada 2020 yang dilakukan di 270 daerah)," terangnya.

Hasto menegaskan usulan lain adalah PDIP akan memelopori kebijakan pembangunan nasional yang menempatkan keberpihakan terhadap lingkungan hidup. Maka tiga pilar partai wajib mendorong kebijakan tata ruang, gerakan penghijauan, gerakan menyelamatkan sumber-sumber mata air dan menjadikan sungai sebagai halaman depan guna melindungi seluruh wilayah daerah aliran sungai tersebut.

"Terakhir Rakernas I ini komitmennya untuk mendukung terhadap BNPB, BNPP, BMKG, di bidang kesehatan dengan mengembangkan sistem layanan kesehatan untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran penyakit menular melalui dukungan anggaran, sarana dan prasarana yang memadai, BNN, BPOM dan hak atas kekayaan intelektual," pungkasnya. (OL-8)

BERITA TERKAIT