13 January 2020, 08:05 WIB

Korupsi Fantastis


MI | Editorial

MI/Duta
 MI/Duta
Editorial

SATU per satu dugaan korupsi kakap terkuak. Setelah heboh dugaan korupsi Jiwasraya, kini muncul dugaan korupsi di tubuh ASABRI. Kedua kasus itu sama-sama menyangkut perusahaan pelat merah yang bergerak di bidang asuransi.

Dugaan korupsi Rp13 triliun di Jiwasraya terkuak setelah perusahaan gagal bayar kewajiban pemegang polis. Kasusnya, kini, ditangani Kejaksaan Agung dan belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka.

Kasus korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia alias ASABRI (persero) menjadi menarik perhatian publik karena dibocorkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Bahkan ia menyebut dugaan korupsinya mencapai di atas Rp10 triliun.

"Ya, saya mendengar ada isu korupsi di ASABRI yang mungkin itu tidak kalah fantastisnya dengan kasus Jiwasraya, di atas Rp10 triliun," kata Mahfud saat ditemui di kantornya di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (10/1).

Kita percaya, sangat percaya, Mahfud tidak asbun, asal bunyi. Tentu ia sudah mempertimbangkan matang-matang untuk mengungkapkan dugaan korupsi tersebut. Karena itu, tidaklah berlebihan untuk menyebutkan pengungkapan dugaan korupsi ASABRI hingga tuntas mempertaruhkan jabatan dan kredibilitas seorang Mahfud.

Ia pasti memiliki data akurat dan tepercaya. Apalagi, seperti yang diungkapkan Mahfud, kabar itu sudah coba ia konfirmasi kepada pejabat berwenang yang terkait. Pejabat tersebut mengonfirmasikan dugaan itu.

Informasi sekecil apa pun dan datang dari mana pun terkait dengan korupsi sudah sepatutnya diusut tuntas. Diusut karena bangsa ini sudah berkomitmen kuat untuk memberantas korupsi yang disebut sebagai kejahatan luar biasa.

PT ASABRI merupakan BUMN yang bergerak di bidang asuransi sosial dan pembayaran pensiun, khusus untuk prajurit TNI, anggota Polri, juga PNS Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Polri.

Pembentukan ASABRI muncul dari kesadaran untuk membantu pegawai kecil di lembaga TNI dan Polri. Karena itu, tidak boleh ada toleransi korupsi untuk orang-orang kecil, untuk prajurit tentara dan polisi yang bekerja mati-matian mempertaruhkan nyawa, dan sesudah masa pensiun malah hidup tambah sengsara.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan untuk segera mengambil alih pengusutan dugaan korupsi Asabri. Pertimbangannya kepolisian bisa saja mempunyai konflik kepentingan, anggotanya menjadi pemegang polis ASABRI.

Sebaiknya Kejaksaan Agung tidak dilibatkan dalam pengusutan kasus ASABRI agar institusi itu konsentrasi mengusut dugaan korupsi Jiwasraya. Bila perlu, jika Kejaksaan Agung tak kunjung menetapkan tersangka korupsi Jiwasraya, kasusnya pun diambil alih KPK.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi memberikan kewenangan kepada KPK untuk mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan terhadap pelaku korupsi yang sedang dilakukan kepolisian atau kejaksaan.

Dugaan korupsi Jiwasraya dan ASABRI hendaknya dijadikan momentum bagi bangsa ini untuk bersungguh-sungguh memberantas korupsi. Ini juga momentum bagi KPK untuk memperlihatkan kemampuan mereka menjadi supervisor atas penegak hukum lainnya.

Akan tetapi, kesungguhan memberantas korupsi dengan nilai fantastis itu jangan sampai menimbulkan kesan balas dendam atas masa lalu sehingga tidak ada lagi mantan pemimpin yang terhanyut oleh perasaannya sendiri.

 

VIDEO TERKAIT :

BERITA TERKAIT