12 January 2020, 16:00 WIB

Perluas Cakupan Kepesertaan, BPJS Kesehatan Harus Sasar Buruh


Atalya Puspa | Humaniora

KOORDINATOR Utama BPJS Review Odang Muchtar menilai banyak cara yang dapat diakukan BPJS Kesehatan untuk memenuhi cakupan kepesertaannya. Salah satunya, yaitu dengan mendorong perusahaan untuk mendaftarkan buruh dalam kepesertaan JKN-KIS.

Odang menilai, saat ini, BPJS Kesehatan masih banyak mengandalkan kepesertaan dan pemasukannya dari PBI APBN dan PBI APBD.

Pascakenaikan iuran, dirinya menilai BPJS Kesehatan harus lebih gencar mencari celah untuk kepesertaannya.

"Saya berpendapat BPJS harus kerja keras untuk mendaftar buruh yang bekerja di perusahaan. Kenapa? Karena yang sekarang terdaftarkan baru sekitar 35 juta. Itu termasuk keluarganya. Artinya buruhnya sendiri paling 10 atau 14 juta orang. Padahal buruh di Indonesia itu ada 49,2 juta orang. Berdasarkan data BPS 2018. Artinya, masih banyak buruh yang belum didaftarkan oleh majikan mereka ke BPJS Kesehatan," kata Odang kepada Media Indonesia, Minggu (12/1).

Baca juga: Pneumonia di Tiongkok Tewaskan Warga, Menkes Keluarkan Seruan ini

Berdasarkan data pada laman BPJS Kesehatan, per 31 Desember, jumlah PBI APBD yakni sebanyak 38.842.476 dan PBI APBN sebanyak 96.516.666. Sementara itu, jumlah peserta dari Pekerja Penerima Upah yakni sebesar 35.907.690.

"Selisihnya kan cukup banyak tuh. Artinya BPJS harus kerja keras untuk mendaftar perusahaan," lanjutnya.

Dirinya juga menyebut BPJS Kesehatan juga harus menyelidiki sendiri apa penyebab banyaknya perusahaan yang belum mendaftarkan buruhnya dalam kepesertaan JKN-KIS.

Odang meyakini, dengan upaya BPJS Kesehatan menarik buruh untuk menjadi peserta JKN-KIS, UHC Kepesertaan Indonesia akan terpenuhi. Di samping itu, pendapatan BPJS Kesehatan juga akan semakin bertambah dan mampu menutup defisit BPJS Kesehatan.

"Terlepas defisit atau tidak, itu tanggung jawab BPJS untuk memperluas cakupan peserta. Karena saat ini kan sebagian besar uang otomatis masuk dari APBN dan APBD," ungkapnya.

"Per desember, Kemenkeu tidak akan memberikan anggaran baru, maka BPJS harus gali sumbernya sendiri. Salah satunya itu, pekerja penerima upah di perusahaan-perusahaan. Tapi harus berkeringat, gak duduk-duduk aja lalu ngeggelontor tuh duit. Hemat saya, defisit gak akan terjadi lagi kalau seperti itu," tandas Odang. (OL-2)

BERITA TERKAIT