11 January 2020, 19:33 WIB

Ini Inisiatif BI Wujudkan Indonesia Jadi High-Income Country


Despian Nurhidayat | Ekonomi

INDONESIA tengah dipersiapkan menjadi negara berpenghasilan tinggi high-income country) pada 2045 atay bertepatan dengan 100 tahun peringatan kemerdekaan Republik Indonesia.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Sugeng mengatakan, untuk bisa menjadi negara berpenghasilan tinggi, pertumbuhan ekonomi Indonesia harus mencapai 5.83%. Karena itu, kontribusi dari seluruh wilayah di Indonesia untuk pertumbuhan ekonomi sangat penting, terutama di tengah tantangan ketidakpastian ekonomi global.

Hal itu diungkapkan Sugeng saat berbicara di ajang Kawasan Timur Indonesia (KTI) Digi Fest 2020 di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (11/1).

"Dalam upaya untuk terus mendorong aktivitas perekonomian, baik di tingkat nasional maupun di daerah, Bank Indonesia siap untuk terus mendukung dan berdiskusi dengan seluruh stakeholder di daerah, termasuk Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Pemerintah Kabupaten," katanya.

Ia mengungkapkan, Sulsel sebagai motor ekonomi di kawasan timur Indonesia, mencatat pertumbuhan ekonomi yang melebihi pertumbuhan ekonomi nasional dan inflasi yang terjaga. Ekonomi Sulses tumbuh di kisaran 7,0%-7,4% dan infalsi di angka 2,35%.

Baca juga : Giliran BUMN Jadi Fasilitator di Infrastruktur

Sugeng menambahkan, terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, kolaborasi yang baik tidak hanya perlu dilakukan pada bidang perekonomian. Kolaborasi yang baik juga sangat penting dilakukan pada bidang sistem pembayaran.

Saat ini, sektor sistem pembayaran memegang peran yang sangat penting, karena merupakan saluran utama berlangsungnya aktivitas ekonomi. Terlebih di era ekonomi digital kali ini, karena hampir seluruh aktivitas transaksi ekonomi berlangsung secara dalam jaringan (daring/online).

"Dalam konteks memajukan perekonomian di daerah, kami mencatat setidaknya ada 3 kebijakan penting di bidang sistem pembayaran yang akan Bank Indonesia implementasikan dengan dukungan rekan-rekan pemerintah daerah," tambah Sugeng.

BI menyatakan akan melakukan penyaluran bantuan sosial non-tunai, bekerja sama dengan Kementerian koordiantor Pembangunan Manusia dan kebudayaan serta Kementerian Sosial,

BI telah menyusun model bisnis penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) secara non-tunai dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

Penyaluran bantuan sosial secara non-tunai diyakini dapat memastikan tercapainya prinsip 6T yaitu tepat sasaran, tepat kualitas, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, dan tepat administrasi.

Baca juga : Sinergi Jadi Kunci Hadapi Tekanan Ekonomi Global

"Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah juga menjadi hal yang penting. Bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, BI telah menginisiasi program elektronifikasi transaksi daerah sejak 2017. Dengan implementasi transaksi keuangan pemerintah daerah secara non-tunai, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, mencegah kebocoran, serta menjadi trigger positif dalam meningkatkan Penerimaan Asli Daerah (PAD)," tuturnya.

Dalam catatan Bank Indonesia, elektronifikasi transaksi di 542 pemda telah berhasil meningkatkan PAD sebesar 11,4% atau Rp51 miliar. Jumlah tersebut diyakini akan terus meningkat, seiring dengan aktivitas elektronifikasi yang terus bertambah.

BI juga akan mendorong pengembangan UMKM di era ekonomi digital melalui on boarding UMKM ata asimilasi UMKM dengan inovasi digital financing dan digital payment.

BI mengawali dengan memetakan UMKM yang menjadi binaan BI ke dalam 4 kelompok: UMKM potensial, UMKM sukses, UMKM sukses digital, dan UMKM ekspor.

"UMKM yang masuk dalam kelompok sukses akan difasilitasi untuk masuk ke era digital melalui berbagai layanan digital payment antara lain dengan QRIS dan digital financing. Harapannya, UMKM tersebut terus tumbuh menjadi UMKM sukses digital dan bahkan terus meningkat menjadi UMKM ekspor yang pada gilirannya bermanfaat bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia," tutup Sugeng. (OL-7)

BERITA TERKAIT