11 January 2020, 15:58 WIB

Bandingkan Colosseum dengan Alexis, PDIP Duga Anies Ditekan Ormas


Insi Nantika Jelita | Megapolitan

Facebook @ColosseumJKT
 Facebook @ColosseumJKT
Colosseum Jakarta

ANGGOTA DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP Gilbert Simanjutak menilai langkah yang diambil Gubernur Anies Baswedan tidak cermat perihal penghargaan Adikarya Wisata 2019.

Gilbert menduga pencabutan penghargaan Diskotek Colosseum oleh Anies Baswedan karena mendapat tekanan dari berbagai ormas. Dia mengibaratkan dengan penutupan tempat hiburan Alexis.

"Kok dia kasih (penghargaan) Colosseum tapi Alexis ditutup atas tuntutan dari sekolompok ormas. Ormas juga yang menuntut itu dicabut (penghargaan Colosseum). Kan aneh manajemen begitu. Ada ketidakjelasan kepemimpinan. Dia menyalahkan anak buahnya dengan mencopot Plt Dinas Pariwisata itu," ujar Gilbert saat dihubungi, Jakarta, Jumat (11/1).

Gilbert memastikan dalam surat dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) tidak menyebutkan ditemukan narkoba dalam diskotek tersebut.

"Surat dari BNNP itu sebenarnya tidak mengatakan ada narkoba di Colosseum. Kami enggak tahu internal mereka (Pemprov DKI). Apakah anak buahnya ini tidak menyerahkan (surat BNNP) ke atasan atau atasan itu melakukan sesuatu (yang tidak diketahui gubernur)," jelas Gilbert.

"Kalaupun dia tahu surat BNNP itu tidak menyebutkan secara eksplisit ditemukan narkoba, lalu apa masalahnya?" tambahnya.

Gilbert mengatakan untuk mengadakan penghargaan tersebut, Pemprov DKI menggelontorkan biaya dari APBD 2019 sebesar Rp2,2 miliar.

"Sempat kan selama dua tahun penghargaan ini tidak ada. Tapi dianggarkan lagi. Dana yang dipakai capai Rp2,2 miliar (2019). Lalu mereka anggarkan lagi untuk 2020 sekitar Rp600 juta lebih. Bisa enggak mereka (Pemprov DKI) jaga kualitas pekerjaan mereka?" tutur Gilbert.

Pihaknya tidak bisa ikut campur tangan dalam pihak swasta. Yang pasti, kata Gilbert, Anies harus cermat dan berhati-hati dalam mengambil keputusan.

Sebelumnya, Humas 1001 Entertaint Club Donny Kesuma menyesalkan berbagai tuduhan dan stigma di masyarakat yang menyebut tempatnya sebagai kawasan peredaran narkoba. Apalagi, tuduhan itu seakan-akan berdasarkan surat dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI Jakarta kepada Dinas Kebudayaan dan Parawisata (Disbudpar) DKI Jakarta pada 10 Oktober.

"Bahwa Colosseum mau menuntut atau menerima, kami tidak ikut campur. Seharusnya kontrol pemimpin daerah ini yang berjalan baik. Bukan hanya mau tahu beres saja. Karena memang tidak ada anak buah yang salah," tandas Gilbert. (X-15)

Baca juga: FPI Apresiasi Anies Cabut Penghargaan untuk Diskotek Colosseum

Baca juga: Besok, Anies akan Kirim Personel Pastikan Alexis Tutup

Baca juga: Anies Nonjob-kan Para Pejabat yang Menangkan Colosseum

BERITA TERKAIT