11 January 2020, 11:50 WIB

Perlindungan Anak Jadi Prioritas


Ifa Firdausya | Humaniora

LANDASAN hukum dalam penanganan kekerasan anak oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) perlu disesuaikan. Hal itu dibutuhkan setelah tugas dan fungsi KPPPA hendak diperluas dan lebih implementatif.

Menurut Deputi Bidang Perlindungan Anak KPPPA Nahar, penyesuaian itu terkait dengan Perpres Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian PPPA. Sesuai hasil rapat terbatas kabinet yang dipimpin Presiden pada Kamis (9/1), kata Nahar, KPPPA telah diberikan kewenangan tambahan yang lebih bersifat implementatif terkait  dengan penanganan kekerasan anak, baik dari sisi pelaku, korban, maupun saksi.

“Mekanisme selama ini menggunakan Unit Pengaduan Masyarakat KPPPA. Setelah dicatat dan dianalisis kemudian dikoordinasikan dengan kementerian dan lembaga (K/L) teknis di pusat dan UPTD PPA tingkat provinsi dan kabupaten/kota,” ujar Nahar kepada Media Indonesia, Jumat (10/1).

Dalam ratas, Presiden memberikan tiga arahan untuk kementerian dan lembaga terkait. Pertama, mengoptimalkan pencegahan kekerasan terhadap anak melalui satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Kedua, pentingnya perbaikan­ sistem layanan pengaduan terkait dengan kasus-kasus anak. Ketiga, reformasi besar-besaran manajemen penanganan kasus anak menuju penanganan yang komprehensif.

KPPPA, lanjutnya, tidak meng­alokasikan­ penanganan untuk kebutuhan anak sebagai korban karena dibatasi fungsi tersebut. “Diharapkan laporan kekerasan tidak hanya dikoordinasikan, tetapi juga dalam kondisi darurat bisa dipenuhi kebutuhan khususnya,” katanya.

Selanjutnya, secara kelembagaan, dilaksanakan KPPPA akan menguatkan layanan terpadu yang dilaksanakan semua K/L yang terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak.

Ke depan, KPPPA akan melengkapi sarana dan prasarana yang menunjang penanganan kekerasan terhadap anak. “Termasuk penyediaan telepon pengaduan­ secara terpadu, tempat konsultasi, selter/penampungan sementara, dan fasilitas lain yang terkait,” pungkasnya.

Berbasis masyarakat

Rencana Presiden memperluas tugas dan fungsi KPPPA tersebut diharapkan memperkuat upaya preventif perlindungan anak berbasis masyarakat. “Kami menyambut gembira rencana perluasan tugas dan fungsi KPPPA  menjadi kementerian implementatif sehingga semakin banyak anak-anak yang akan terlindungi,” kata Ketua Lentera Anak Lisda Sundari, kemarin. Lisda menilai perluasan tugas dan fungsi KPPPA akan menjadikan kementerian tersebut lebih cepat dan efektif dalam menanggapi berbagai permasalahan pelanggaran hak-hak anak.

Sementara itu, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Seto Mulyadi mengatakan ke depan tugas dan fungsi KPPPA tidak hanya koordinasi, tetapi juga implementasi yang kuat. Menurutnya, KPPPA harus segera bersinergi dengan semua pihak, baik pemerintah maupun nonpemerintah untuk menindaklanjuti rencana penguatan KPPPA itu. (Ant/H-1)

BERITA TERKAIT