11 January 2020, 09:45 WIB

KSAD Pastikan tidak Ada Penambahan Pasukan di Natuna


Iam/Ant/P-3 | Politik dan Hukum

ANTARA FOTO/Moch Asim/foc
 ANTARA FOTO/Moch Asim/foc
Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa (kedua kiri) di Dermaga Ujung Koarmada II, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (5/9/2019)

KEPALA Staf TNI Angkat­an Darat Jenderal Andika Perkasa menyatakan siap melaksanakan apa pun kebijakan pemerintah untuk menjaga kedaulatan NKRI di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau.

“Kami laksanakan kebijakan pemerintah. Apa pun kebijakan pemerintah tentang Natuna, kami siap melaksanakan,” tegas Andika di Balairung Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, kemarin.

Menurutnya, terlepas dari persoalan konflik perbatasan di perairan Natuna, selama ini personel TNI dengan berbagai satuan yang ada telah hadir untuk menjaga kedau­latan negara di kawas­an itu.
“Jadi, bukan dalam insiden ini kemudian kami (hadir), enggak. TNI-AD kan ada di seluruh Indonesia, termasuk di Natuna.”

Lebih lanjut, kata dia, mengingat jumlah prajurit TNI-AD sudah cukup banyak tersebar di wilayah Natuna, tidak ada penambah­an kekuatan militer secara permanen di kawasan itu. “Kalau permanen, enggak ada karena memang di sana (TNI AD) sudah cukup banyak,” jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa kedaulatan Indonesia atas Pulau Natuna dan wilayah perairannya merupakan harga mati. “Perintah itu sudah jelas bagi TNI,” ucap Andika.

Sementara itu, Komandan Guskamla Koarmada I, Laksamana Pertama TNI Yayan Sofyan, mengimbau para nelayan di perbatasan agar tetap beraktivitas seperti biasa, tidak perlu khawatir akan gangguan dari kapal ­asing. “Nelayan bekerja sesuai porsinya,” katanya di Batam, kemarin.

Ia mengatakan Guskamla dan aparat pengamanan di laut siap mengamankan wilayah perairan NKRI untuk kepentingan nasional dan terus menggelar operasi pengamanan perbatasan.

“Guskamla melaksanakan gelar operasi di seluruh yurisdiksi Indonesia, mengamankan kepentingan NKRI,” tandasnya.

Mengenai penambahan pengamanan di Natuna setelah kapal-kapal ikan Tiong­kok memasuki wilayah ZEE Indonesia, ia mengatakan masih belum ada arahan. “Itu di luar kebijakan saya. Saya pelaksana operasi,” katanya.

Dia menjelaskan sepanjang 2019 tidak ada laporan perompakan dan gangguan kekerasan di sekitar Selat Malaka. “Sampai dengan saat ini, laporan langsung pada Guskamla terkait gangguan kekerasan langsung di laut tidak ada.”

Yayan menyatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah sarana bagi masyarakat untuk melapor bila melihat kejahatan di laut kepada Guskamla. (Iam/Ant/P-3)

BERITA TERKAIT