11 January 2020, 01:30 WIB

DPR AS Sahkan Resolusi Batasi Wewenang Perang


Haufan Hasyim Salengke | Internasional

DPR Amerika Serikat mengesahkan resolusi kekuatan perang untuk membatasi wewenang Presiden Donald Trump mengambil keputusan militer terhadap ‘Negeri para Mullah’ ketika krisis pascakematian Jenderal Qassem Soleimani menimbulkan konflik lebih luas di Timur Tengah.

Resolusi Kekuatan Perang disahkan dengan 224 ban­ding 194 suara dengan mayoritas Demokrat mendukung reso­lusi dan hampir semua Partai Republik menentang.

Resolusi itu memerintahkan penghentian wewenang perang Trump untuk menggunakan angkatan bersenjata AS melawan Iran tanpa persetujuan Kongres.

Tiga anggota Partai Republik bergabung dengan Demokrat dalam menyetujui langkah yang menuntut Presiden untuk tidak terlibat dalam aksi militer terhadap Iran, kecuali diizinkan oleh Kongres.

Di antara mereka ialah Matt Gaetz, salah satu pendukung paling gigih Trump di Kongres. Ia mengatakan langkah ini bukan untuk mengkritik Presiden.

Namun, kata dia, “Terlibat dalam perang lainnya di Timur Tengah akan menjadi keputusan yang salah.”

“Jika anggota dinas bersenjata kita memiliki keberanian untuk pergi dan bertarung dan mati dalam perang ini, sebagai Kongres kami (juga) harus memiliki keberanian untuk menyokong mereka atau menentang mereka,” kata Gaetz.

Resolusi itu sekarang masuk ke Senat, yang dikendalikan oleh Partai Republik Trump.

Trump berkeras dia tidak membutuhkan persetujuan seorang pun untuk melancarkan serangan.

Ia pada dasarnya mence­mooh persyaratan hukum yang ada yang mempersyaratkan untuk berkonsultasi dengan Kongres. “Saya tidak harus,” kata Trump.

“Anda tidak harus me­lakukannya,” tambahnya karena Anda terkadang harus mengambil keputusan se­persekian detik.”

Instrumen politik

Ketua DPR Nancy Pelosi mengatakan Trump harus me­ngu­rangi dan harus mencegah kekerasan lebih lanjut.

“Amerika dan dunia tidak memperbolehkan perang,” tegasnya.

Anggota Dewan dari Partai Republik Kevin McCarthy mengecam upaya Pelosi. Hal itu tidak mengikat hukum. Karena itu, tidak akan pernah membatasi otoritas konstitusional Trump untuk membela rakyat Amerika.

Pelosi mengatakan De­mokrat bergerak maju karena kekhawatiran mereka tidak dibahas dalam rapat tertutup kepada anggota parlemen, Rabu lalu, oleh Menteri Luar Negeri Mike Pompeo dan pejabat tinggi lainnya.

Demokrat telah memperkenalkan resolusi kekuasaan perang yang sama di Senat, tetapi menghadapi tantangan berat karena Partai Republik memegang mayoritas 53-47.

Namun, dua senat dari Republik, Mike Lee dan Rand Paul, mengumumkan dukung­an untuk resolusi versi Senat itu.

Mereka mengindikasikan pemungutan suara bisa terjadi awal minggu depan.

Keduanya mengatakan para pejabat pemerintah tidak memberikan alasan yang dapat diterima untuk membu­nuh Soleimani atau bukti spe­sifik ancaman yang akan segera terjadi terhadap AS.

“Dengan datang dan memberi tahu kami bahwa kami tidak dapat berdebat dan membahas kepatutan intervensi militer terhadap Iran? Sikap seperti tidak sejalan dengan prinsip Amerika, tidak konstitusional dan itu salah,” kata Lee kepada wartawan.(AFP/I-1)

BERITA TERKAIT